Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) bersama Badan Strategi Kebijakan menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Tahun 2026 di Aula Musi Kanwil Kemenkum Sumsel, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah stakeholder di Kota Palembang sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Nur’Ainun saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik sebagai bentuk komitmen pemerintah kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan Adrian Agustiansyah bersama tim memaparkan pentingnya membangun pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari praktik korupsi.

Menurutnya, di era digital saat ini kualitas pelayanan publik semakin mudah mendapat sorotan masyarakat melalui media sosial maupun platform digital lainnya.

Peserta kegiatan juga diajak memahami pentingnya membangun budaya pelayanan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Survei SPAK dan SPKP menjadi instrumen penting untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap integritas serta kualitas layanan. Melalui survei tersebut, instansi dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan mengidentifikasi potensi penyimpangan pelayanan,” kata Nur’Ainun.

Di kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Maju Amintas Siburian menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas harus dibangun melalui integritas, profesionalisme, dan komitmen bersama.

“Pelayanan publik yang baik bukan hanya soal kecepatan layanan, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang transparan, profesional, dan berintegritas,” ujar Maju.

(**)