Pagaralam, Sumselupdate.com — Warga Pagaralam, Sumatera Selatan, merasa kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg yang bersubsidi. Mereka harus berdesak-desakan, kehujanan, dan berkeliaran mencari gas melon yang sering langka.

Salah satu warga, Muji Septoni, mengungkapkan keluhannya melalui media sosial Facebook. Ia menanyakan alasan kelangkaan LPG 3 Kg di daerahnya.

“Apa yang Anda pikirkan??? Cerita akhir tahun solar macet gas juga macet terkadang yang dicari belum tentu dapat yang ditunggu tak kunjung datang. Itu lah yang terjadi di daerah Pagaralam Sumsel di mana ibu-ibu bapak-bapak bahkan anak kecil jadi korban untuk mencarinya. Ntah apakah ini semakin banyak pengguna atau dikurangi pengiriman… Terkadang kami tak kenal lelah mencari keberadaannya gas LPG 3 Kg. Tolong bapak-bapak yang terhormat turun ke tengah-tengah masyarakat lihatlah perhatikanlah rakyatmu. Kami rela menunggu berdesak-desakan kehujanan berkeliaran bukan satu atau dua hari tapi kami harus mengadu kepada siapa?” tulisnya, Minggu (31 /12/2023).

“Yang terhormat bapak dan dihormati bapak PJ. Walikota beserta wakil PJ. Walikota Pagaralam beri solusi bukan polusi beri yang pasti bukan janji,” tambahnya.

Menanggapi keluhan warga, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya, Sanderson Syafe’i, SH, mengatakan bahwa kelangkaan LPG 3 Kg disebabkan oleh adanya penyimpangan distribusi oleh oknum. Hal ini terjadi menjelang diberlakukannya transformasi pendistribusian LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran oleh pemerintah.

“Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg. Pertama, masih ada masyarakat menengah ke atas yang membeli LPG 3 Kg yang seharusnya untuk pihak yang tidak mampu. Ini terlihat dari Logbook Penyaluran Pangkalan LPG 3 Kg. Atau sektor bisnis seperti restoran ikut menggunakan gas 3 Kg untuk keperluan bisnisnya,” ujar Sanderson.

Akibat fenomena ini, Sanderson menuturkan bahwa hal tersebut membuat kouta LPG 3 Kg berkurang dan membuat kelangkaan. Terlebih, dari pemerintah kota Pagar Alam lemah mengawasi pendistribusian gas berwarna hijau ini.

“Mulai tanggal 1 Januari 2024 hanya rumah tangga miskin [sesuai DTKS Kemensos], yang boleh dan bisa beli gas elpiji 3 Kg dengan menggunakan KTP setelah diterbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran dan Keputusan Dirjen Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.,” ujarnya.

Selanjutnya kedua, Keputusan Pemerintah Walikota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg di Kota Pagar Alam, sebesar Rp. 16.700 diberlakukan tanggal 5 Januari 2021, menimbulkan dan menciptakan potensi kecurangan bagi oknum yang menyalahgunakan barang subsidi.

Kenaikan dari HET semula Rp. 15.650 sesuai Keputusan Walikota Nomor 123 Tahun 2018 yang dinilai tidak melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sehingga terjadi kesenjangan HET Kabupaten Lahat untuk Kecamatan Jarai, Muara Payang, Sukamerindu, Pajar Bulan, PUMU dan PUMI yang jaraknya lebih jauh tapi harga murah.

Ketiga, Sanderson menjabarkan bahwa pemerintah kota Pagar Alam perlu mengawasi kebijakan pendistribusian berdasarkan hukum guna menghukum pihak yang menyalahgunakan atau mengoplos gas melon ini secara tegas dengan melibatkan berbagai pihak yang berwenang.

Atas dasar tersebut, Sanderson menjabarkan beberapa solusi yang bisa dikerjakan oleh pemerintah kota Pagar Alam untuk mengatasi fenomena ini.

“Sebab berbagai masalah itu bermula dari inkonsistensi dalam pengawasan barang Subsidi negara dan berjalan tanpa saling berkoordinasi satu sama lain. Sedangkan Pertamina sebagai operator hanya menjalankan penugasan semata terkesan tutup mata sampai atau tidak ke masyarakat yang berhak,” pungkas pengacara muda.(**)