Kejati Sumsel Dialog Soal Barang Bukti Narkoba

Palembang, Sumselupdate.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel menggelar Focus Grup Discussion (FGD) 2019 tentang optimalisasi penangangan dan penyelesaian barang bukti tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainya.
Kajati Sumsel Dr Sugeng Purnomo mengatakan, semua pihak sepakat apabila narkotika merupakan barang berbahaya yang tidak boleh beredar dan pihaknya mencoba menyamakan persepsi tentang isi Pasal 91 dan Pasal 101 KUHP yang intinya barang bukti dirampas untuk negara dan ada juga untuk dimusnahkan.
“Isi dari pasal 101 adalah dirampas untuk negara. Maka kita sepakati juga di dalam forum ini, bahwa kita akan coba mengikuti isi putusan itu tetapi hakim juga akan mempertimbangkan langkah sebelum perkara tersebut masuk ke pengadilan. Karena didalam pasal 91 undang-undang narkotika, juga diterangkan dengan penetapan kepala Kejaksaan Negeri maka barang bukti narkotika boleh dimusnahkan dengan beberapa pertimbangan tertentu,” ujarnya, Senin (23/9/2019).
Hal inilah lanjut Sugeng,  yang akan coba dimanfaatkan untuk berdiskusi dengan adanya forum ini kedepan pihaknya dalam hal ini Kejaksaan Tinggi akan membuat petunjuk teknis ke Kejari se-Sumsel nantinua apabila hakim mengambil  keputusannya mengacu isi pasal 101 maka pihaknya coba untuk melakukan upaya hukum dulu.
“Khusus untuk barang buktinya kita coba sampai ada putusan dari tingkat kasasi. Karena kita ada temukan satu putusan kasasi di Pekanbaru dimana putusannya tidak sama dengan Pasal ya 101. Jadi pengadilan negeri dimusnahkan. Upaya hukum banding dirampas tapi pada putusan kasasi yaitu untuk dimusnahkan,” teranya.
Sementara itu, Kepala PN Palembang Bongbongan menambahkan, FGD terkait tentang pasal di dalam undang-undang yang mengatur tentang narkotika no 35 tahun 2009. Dimana, di dalam salah satu pasal tepatnya 101 disebutkan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk negara.
“Problemnya, sedangkan barang bukti narkotika adalah barang yang ilegal, barang yang tidak boleh beredar dan berbahaya dan harus dimusnahkan,” jelasnya
Hanya saja lanjutnya, pihaknya mencoba melihat ada beberapa putusan ditempat lain yang menyatakan barang itu dirampas untuk negara. Sedangkan apabila dirampas untuk negara, maka prosedurnya otomatis berbeda.
“Maka kita mencoba mengadakan FGD untuk mendapat masukan. Mulai dari BNN karena BNN menjadi salah satu penyidik, akademis dan pihak pengadilan. Kita ingin mendapatkan pandangan-pandangan tentang penanganan barang bukti di dalam tuntutan nanti seperti apa. Kemudian di putusannya nanti seperti apa.Saya kira hanya tentang pandangan dan pendapat kita saja,” tukasnya. (tra)
Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.