PALI, Sumselupdate.com – Gencar-gencarnya proses pembangunan di Bumi Serepat Serasan yang berlangsung saat ini oleh Bupati Ir H Heri Amalindo, MM membuat Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Nasional Pencegah Korupsi Gerakan Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berkomitmen, untuk melakukan pengawalan dalam kebijakan-kebijakan yang akan diambil.
Hal tersebut, tidak lain sesuai dengan visi misi ormas ini, dalam turut serta memberikan andil dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung.
Sebagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan alias penyimpangan, apalagi hingga bersentuhan dengan aparat penegak hukum dalam proses pengerjaanya.
Hal tersebut diungkapkan, Pimpinan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Rencana Pelantikan Pengurus Kecamatan GNPK-RI Kabupaten PALI, Pausy Ahmad yang mengatakan, berkomitmen dalam melakukan pengawalan, terhadap pembangunan yang sedang berlangsung di Daerah Otonomi Baru (DOB) ini agar bisa berjalan sesuai dengan keinginan Bupati Ir H Heri Amalindo, MM.
Dikatakannya, dalam rakor itu telah disepakati ada delapan orang panitia pengarah dari pengurus daerah yang di antaranya, Horizal, H Hazairin, SKM, Rico Desta Bela, Pausy Ahmad, Indra Setia Haris, Okta Senta R, ST, Sriana, dan Andan.
“Kita hanya bentuk KSB panitia pelaksana dengan Ketuanya Adam Malik, Sekertaris Harmoko dan Bendahara Ardi Kesuma. Untuk seksi-seksinya kita serahkan sepenuhnya kepada KSB terpilih agar lebih enak mereka dalam berkoordinasi dalam melaksanakan tugas mereka dalam pelaksanaan Pelantikan PC 5 kecamatan pada tgl 30 Desember 2017 di Desa Air itam yg akan datang,” ujarnya yang juga Sekertaris GNPK-RI Kabupaten PALI, Jumat (8/12/2017)
Karena menurutnya, GNPK-RI ini bersifat untuk melakukan pencegahan.
Sebab apabila pihaknya menemukan permasalahan di lapangan, maka akan terlebihdahulu dilakukan ivestigasi yang akan ditelaah, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Dewan Pembina melalui Dewan Pengawas.
“Kita akan serahkan kepada Dewan Pembina. Jadi Dewan Pembinalah yang akan menentukan tindakan apa yang harus diambil nantinya. Untuk itu, agar pengawasan bisa terjangkau hingga pelosok kita akan mempersiapkan pelantikan kepengurusan di tingkat kecamatan dalam rapat ini,” tegasnya di RM Nasional Pendopo tepat Rakor digelar. (adj)
