Pagaralam, Sumselupdate.com – Kapolres Pagaralam AKBP Januar Kencana Setia Persada, SIK melalui Kasi Humas Iptu Mansyur, SH menegaskan dukungan penuh terhadap proses pengambilan kebijakan dalam Rapat Paripurna ke-XII DPRD Kota Pagaralam yang berlangsung pada Senin, 21 Juli 2025.
Dalam rapat tersebut, pembahasan utama difokuskan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) yang merupakan pondasi strategis dalam pembangunan dan penyesuaian keuangan daerah.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Walikota Pagaralam Ludi Olyansyah turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, perwakilan TNI, Kejaksaan, dan unsur Forkopimda lainnya, termasuk Kapolres Pagaralam.
Agenda utama dalam rapat ini adalah penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait pembahasan KUPA dan PPASP.
Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dari proses penyesuaian anggaran yang bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta memastikan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.
Puncaknya, rapat menghasilkan penandatanganan keputusan bersama antara DPRD dan walikota, yang sekaligus mengesahkan dokumen resmi sebagai dasar pelaksanaan program strategis pemerintah ke depan.
Kapolres AKBP Januar melalui Kasi Humas Iptu Mansyur, SH menyatakan kehadiran Polres dalam forum ini adalah bentuk dukungan terhadap sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Kami berkomitmen untuk mengawal seluruh proses pembangunan daerah, termasuk melalui dukungan pengamanan dan pelayanan dalam setiap agenda strategis pemerintah,” ujar Iptu Mansyur.
Ia menambahkan, Polres Pagaralam siap memberikan kontribusi maksimal agar program-program pemerintah dapat berjalan lancar dan aman, serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna ini kemudian ditutup secara resmi dengan penyampaian apresiasi dari Walikota Ludi Olyansyah kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor ini sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
(**)











