Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mendorong penguatan peran Kementerian Hukum dalam koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perspektif hukum dalam proses perumusan kebijakan sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang tertib dan memiliki kepastian hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Johan Manurung mengatakan, dukungan tersebut disampaikan terhadap Proyek Perubahan Penguatan Peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda yang diinisiasi Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi, Sucipto.

Menurut Johan, dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan koordinasi yang semakin komprehensif. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dapat berkontribusi melalui kompetensi di bidang regulasi, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.

“Keberadaan Kementerian Hukum dalam ruang koordinasi pimpinan daerah akan memperkaya proses pengambilan kebijakan, terutama dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan keselarasan regulasi. Kami di Bangka Belitung siap mendukung penguatan kolaborasi tersebut,” ujar Johan.

Ia menjelaskan, Kanwil Kemenkum Babel selama ini telah menjadi mitra pemerintah daerah dalam berbagai agenda hukum, termasuk memfasilitasi pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah.

Fasilitasi tersebut dilakukan untuk memastikan produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta dapat diterapkan secara efektif.

Selain pembentukan peraturan perundang-undangan, Johan menilai koordinasi lintas instansi juga diperlukan dalam merespons berbagai persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

Karena itu, keterlibatan Kementerian Hukum dapat menjadi penguatan terhadap mekanisme koordinasi yang selama ini telah berjalan dengan tetap memperhatikan tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

“Yang ingin dibangun adalah pola kerja yang saling melengkapi. Kanwil Kemenkum Babel dapat memberikan masukan dari aspek hukum, sementara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda tetap menjalankan kewenangan masing-masing. Dengan komunikasi yang intensif, berbagai kebijakan strategis dapat dipersiapkan dengan lebih matang,” katanya.

Dorong Reformasi Birokrasi Berkualitas

Penguatan hubungan kelembagaan tersebut juga sejalan dengan komitmen Kanwil Kemenkum Babel dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang berintegritas dan berorientasi pada kualitas pelayanan.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus didorong agar memberikan dampak nyata, baik di lingkungan internal maupun dalam hubungan kemitraan dengan para pemangku kepentingan.

Johan menegaskan, keberhasilan reformasi birokrasi tidak cukup hanya diukur dari pemenuhan aspek administratif. Menurutnya, kualitas reformasi juga harus terlihat dari kemampuan organisasi memberikan manfaat melalui pelayanan, koordinasi, serta penyelesaian kebutuhan hukum masyarakat.

“Semangat menuju WBBM harus tercermin dalam kualitas kerja dan hubungan kelembagaan yang semakin baik. Kami ingin kolaborasi yang dibangun mampu memberikan manfaat langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan hukum di Kepulauan Bangka Belitung,” tegasnya.

Ke depan, Kanwil Kemenkum Babel akan terus membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, unsur Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan.

Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk hukum daerah, mendukung penyelesaian berbagai agenda strategis, serta memperkuat kepastian hukum yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

(**)