Palembang, Sumselupdate.com – Kabut asap yang masih melanda Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II. Kondisi ini menuai sorotan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Palembang Darussalam yang menilai penanganan kabut asap oleh pemerintah perlu dievaluasi.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Palembang Darussalam, Wisnu Bhirawa Yudhoyono, menyayangkan kabut asap yang disebutnya telah berlangsung sekitar tiga bulan tersebut karena berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
“Sudah banyak penerbangan yang ditunda karena kabut asap yang mengakibatkan jarak pandang berkurang,” kata Wisnu, Senin (12/10/2026).
Untuk melihat kondisi di lapangan, Wisnu mendatangi Bandara Internasional SMB II Palembang pada Senin. Ia mengaku melihat sejumlah calon penumpang yang terdampak penundaan penerbangan akibat kabut asap.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu bergerak cepat untuk mengatasi persoalan tersebut agar kejadian serupa tidak terus berulang, terutama ketika musim kemarau dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Sudah jelas ini sangat mengganggu dan sudah meresahkan masyarakat,” ujarnya.
Wisnu meminta Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumsel tidak hanya menyampaikan pernyataan, tetapi juga menunjukkan langkah konkret dalam menangani kabut asap.
Ia menilai penanganan perlu diarahkan pada pencarian akar masalah agar kabut asap tidak terus menjadi persoalan tahunan di Sumsel.
“Tidak akan selesai perihal kabut asap ini kalau tidak ada kerja nyata. Kalau pemerintah memang bekerja dan mencari solusi ataupun akar masalah dari kabut asap ini, seharusnya kejadian ini tidak terus berulang,” katanya.
HMI MPO Siapkan Sosialisasi Kesehatan
Selain menyoroti penanganan kabut asap, HMI MPO Cabang Palembang Darussalam berencana melakukan kegiatan untuk membantu masyarakat yang terdampak.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menyosialisasikan pentingnya menjaga kesehatan dan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah untuk mengurangi paparan asap.
Wisnu mengatakan, edukasi tersebut diperlukan mengingat kabut asap masih mengganggu aktivitas masyarakat di Kota Palembang.
Pertanyakan Penggunaan Banpres Rp100 Miliar
Wisnu juga mempertanyakan efektivitas penanganan karhutla setelah pemerintah pusat menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp100 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel.
Berdasarkan rincian yang disampaikan Wisnu, bantuan tersebut dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel sebesar Rp30 miliar, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Rp20 miliar, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Rp20 miliar, Kabupaten Ogan Ilir (OI) Rp15 miliar, dan Kabupaten Banyuasin Rp15 miliar.
Menurut Wisnu, besarnya bantuan tersebut perlu diikuti langkah penanganan yang efektif agar dampak karhutla dan kabut asap terhadap masyarakat dapat dikurangi.
“Ini sangat tegas membuat kami berpikir negatif kepada pemerintah yang mendapat bantuan tersebut. Ada lima wilayah yang mendapat bantuan untuk penanganan kabut asap yang masih melanda sampai sekarang,” ujarnya.
Wisnu juga menyinggung informasi yang didengarnya mengenai bantuan kepada masyarakat yang disebut bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Sumsel. Ia mempertanyakan apakah bantuan tersebut berkaitan dengan dana Banpres yang dialokasikan untuk penanganan karhutla.
“Malahan sang gubernur menyatakan bahwa itu bantuan diberikan dari dana Pemprov Sumsel. Ada apa ini?” pungkasnya.
Pernyataan tersebut merupakan kritik dan pertanyaan dari HMI MPO Cabang Palembang Darussalam. Penjelasan dari Pemerintah Provinsi Sumsel maupun pemerintah kabupaten penerima bantuan diperlukan untuk memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat mengenai realisasi, penggunaan, dan dampak bantuan penanganan karhutla tersebut.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
