Jakarta, sumselupdate.com – Kebijakan untuk menjaga stabilisasi harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) harus segera diambil guna mengantisipasi minusnya neraca produksi konsumsi yang dialami sebagian besar wilayah pertanian di Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Komite II DPDRI Yorrys Raweyai dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI).
“Ketersediaan cadangan pangan merupakan faktor kunci menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan. Namun menurunnya produksi tanaman pangan mengakibatkan harga pangan melambung tinggi, seperti beras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam,” kata Yorrys di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman menjelaskan, secara nasional ketersediaan 12 pangan pokok periode Januari –Desember 2023 termasuk menghadapi Nataru masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun demikian masih ada beberapa komoditas pangan belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri sehingga perlu diimpor.
“Beberapa komoditi yang masih perlu diimpor meliputi, beras, kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau, dan gula. Untuk beras produksi beras dari dalam negeri mencukupi, yaitu 30,8 juta ton, sedangkan total kebutuhan 30,6 juta ton, namun demikian perlu dilakukan impor untuk memperkuat cadangan beras pemerintah,” tegasnya.
Dia menambahkan, Kementerian Pertanian memiliki langkah untuk menekan penurunan produksi akibat mundurnya musim tanam karena kemarau panjang yang melanda tanah air dan peristiwa El Nino yang mengakibatkan lebih dari 735 juta penduduk dunia terdampak kelaparan, yaitu dengan melakukan tanam cepat.
Baca juga : Komite II DPD RI: Perlu Segera Direvisi UU No. 41 Tahun 2009
“Kementrian pertanian memastikan daerah irigasi yang dapat ditanami untuk segera ditanami. Ada sekitar 1-1,5 juta hektar diupayakan untuk dilakukan tanam culik atau dalam istilah pertanian proses tanam segera setelah selesai panen,” ujar Andi Amran.
Sementara itu, Richard Hamonangan Pasaribu mengatakan, skema pengolahan pertanian saat ini belum sebanding dengan potensi pangan Indonesia yang sangat tinggi.
“Dari segi ketersediaan lahan maupun kesuburan tanah, negara kita memiliki potensi penghasil produk pangan yang sangat tinggi asal dikelola dengan maksimal. Misalnya untuk pupuk, pertanian kita sangat bergantung dengan ketersediaan pupuk kimia yang seringkali langka dan mahal padahal kita memiliki alternatif untuk mengelola pupuk alami yang bahan bakunya melimpah di tanah air,” tutur Senator Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau ini.
Senada dengan Richard, Christiandy Sanjaya juga menyayangkan pengelolaan lahan berfokus pada pengelolaan lahan pertanian existing bukan justru membuka lumbung pangan nasional di daerah lain.
“Sebaiknya dibuat kebijakan jangka panjang agar pengelolaan pertanian diperluas, jangan hanya bergantung dari pasokan hasil dari lumbung di Jawa. Masih banyak lahan di luar Pulau Jawa, jika dikelola dengan maksimal dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tanpa impor,” kata Anggota DPD RI asal Kalimantan Barat itu.
Baca juga : Komite IV DPD RI Gelar FGD di Provinsi Banten
Menutup rapat tersebut, Aji Mirni Mawarni berharap ada evaluasi sistem infrastruktur pengelolaan pertanian agar produksi pertanian dapat mencukupi kebutuhan penduduk.
“Kementerian Pertanian harus bersinergi dengan instansi pemerintah terkait dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PUPR agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan industri. Apabila lahan pertanian dapat diperluas dan ditanami maksimal serta produksi tani meningkat, masyarakat tidak perlu khawatir atas ketersediaan pasokan pangan terutama di hari raya dan tahun baru seperti sekarang,” tuturnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
