Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR RI Dr H Jazilul Fawaid yang akrab disapa Gus Jazil mengatakan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia tengah mengalami percobaan yang tidak kecil.
Alih-alih melaksanakan sila-sila Pancasila, demokrasi di Indonesia malah berubah menjadi transaksional.
Melahirkan polarisasi di tengah masyarakat dan menimbulkan renggangnya kohesi sosial. Juga, memantik narasi yang kurang sesuai, seperti politik identitas.
Penyimpangan dalam demokrasi, itu menurut Gus Jazil terjadi karena masyarakat belum siap melaksanakan demokrasi.
Faktor ekonomi dan Pendidikan, menyebabkan pilihan masyarakat terhadap para calon, tidak berdasarkan masalah visi dan misi. Tetapi lebih kepada gizi yang dibawa dan diberikan.
Tujuan demokrasi berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai.
“Pilihan kita untuk berdemokrasi sudah benar. Tetapi, budaya dan kehidupan kita, yang belum siap untuk menopang demokrasi. Mestinya, dalam berdemokrasi pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat sudah bagus dulu. Sehingga saat para calon melakukan kampanye, yang ditanya adalah visi dan misi, bukan gizinya,” ujar Jazilul Fawaid saat menjadi narasumber pada diskusi Empat Pilar di Ruang Media Center MPR DPR dan DPD RI, Rabu (23/8/2023).
Tema yang dibahas ‘Pemilu 2024, Mewujudkan Demokrasi Konstitusional Yang Mempersatukan Bangsa’.
Menyangkut Demokrasi Konstitusional yang menjadi tema diskusi, Jazilul Fawaid mengatakan, yang terpenting dalam demokrasi adalah konstitusi atau hukum.
Kalau hukum sudah dipermainkan berarti sudah bukan demokrasi. Jika hukum tidak bisa berlaku adil, maka jangan tanya soal demokrasi.
Anggota MPR RI F-PKS Nasir Djamil menegaskan, demokrasi konstitusional, demokrasi yang sesuai dengan konstitusi. Bahkan, kalau sampai terjadi penyimpangan terhadap konstitusi, dipastikan akan terjadi keributan. Yang juga penting dalam pelaksanakaan demokrasi konstitusional, kata Nasir Djamil adalah kebebasan dan kesetaraan.
“Tetapi, demokrasi bukan berarti sebebas-bebasnya, harus diatur, kalau tidak akan kebablasan. Dan pengaturannya sama dilakukan sesuai hukum yang berlaku,” tuturnya.
Dikatakan, koalisi menuju pilpres masih sangat terbuka untuk berubah. Bukan hanya keluar dan berpindah ke koalisi lain, tetapi juga terbuka kemungkinan seorang capres rela menjadi cawapres, semua masih dinamis.
“Pertemuan para elit partai, masih akan terus terjadi, perubahan koalisi juga masih terbuka lebar. Mudah-mudahan, ini bisa membuat masyarakat sadar bahwa dalam pemilu tidak perlu ada kekerasan. Masyarakat bisa mengambil Pelajaran bahwa pertemuan ketua umum partai, salah satunya bertujuan menghaluskan pemilu, agar ketegangan seperti pada pemilu 2019, tidak terjadi lagi,” tegasnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
