ICW: Korupsi Pengadaan Barang 2017 Meningkat, Negara Rugi Rp 1 T

Logo ICW

Jakarta, Sumselupdate.com – Sektor pengadaan barang dan jasa merupakan wilayah yang rentan dikorupsi sepanjang 2017. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat tahun 2017 sudah ada 84 kasus yang diproses hukum dengan kerugian negara mencapai Rp 1,02 Triliun.

“Sektor pelayanan publik sangat rentan untuk dikorupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Sepanjang tahun 2017 sedikitnya ada sekitar 84 kasus korupsi yang diproses oleh aparat penegak hukum (APH) pada sektor pelayanan publik dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp 1,02 triliun,” kata Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (25/2/2018) seperti dikutip dari detikcom.

Bacaan Lainnya

Wana mengatakan sektor lain yang dikorupsi adalah transportasi dengan jumlah 46 kasus dan nilai kerugian negara sebesar Rp 912 miliar, pendidikan sebanyak 25 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 61,1 miliar, dan kesehatan sebesar 18 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 51 miliar.

ICW juga mencatat sepanjang 2017, ada 576 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan total kerugian negara mencapai Rp 6,5 miliar dan suap Rp 211 miliar. Wana mengatakan jumlah tersangka pada 2017 mencapai 1.298 orang, jika dibandingkan pada 2016 penanganan korupsi ini mengalami peningkatan khususnya pada aspek kerugian negara dan jumlah tersangka.

“Pada tahun 2016, kerugian negara dalam 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun dan naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017 ini. Hal ini disebabkan karena adanya kasus dengan kerugian negara yang besar yang ditangani oleh KPK (kasus KTP elektronik), Kepolisian (kasus TPPI) dan Kejaksaan (kasus pemberian kredit oleh PT PANN),” kata Wana.

Tidak hanya dalam dalam aspek kerugian negara, lanjutnya, aspek tersangka juga mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus korupsi dan naik menjadi 1.298 tersangka tahun 2017.

“Kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi juga ikut andil berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tersangka,” sambungnya.

Wana menjelaskan modus korupsi terbanyak pada 2017 adalah penyalahgunaan anggaran dengan jumlah 154 kasus, dengan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun. Kemudian disusul dengan penggelembungan harga (mark up) 77 kasus dan pungli 71 kasus. Sementara itu modus terkait dengan suap dan gratifikasi sebanyak 44 kasus dengan total nilai suap mencapai 211 kasus.

Dia mengatakan anggaran desa merupakan sektor yang paling banyak dikorupsi dengan 98 kasus, dan kerugian negara mencapai Rp 39,3 miliar. Selanjutnya, sektor pemerintahan 55 kasus dengan kerugian negara Rp 255 miliar dan sektor pendidikan 53 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 81,8 miliar.

“Lembaga terbanyak tempat terjadi korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan kasus sebanyak 222 dengan kerugian negara Rp 1,17 triliun. Tempat kedua adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus dengan kerugian negara Rp 33,6 miliar. Dan ketiga adalah pemerintah kota dengan jumlah kasus 45 dengan kerugian negara Rp 159 miliar,” kata Wana.

Dia menambahkan Jawa Timur menjadi provisi dengan kasus korupsi terbanyak pada 2017. Menurut catatan ICW, ada 68 kasus dengan kerugian negara senilai Rp 90,2 miliar.

Peringkat selanjutnya disusul dengan Jawa Barat (Jabar) dengan 42 kasus, dan Sumatera Utara 40 kasus. Meski begitu, dari nilai kerugian negara, Jawa Barat penyumbang terbanyak dibanding Jawa Timur.

“Meski Jatim menempati urutan pertama dalam jumlah kasus, dan Jabar dari aspek kerugian negara provinsi kalah dibandingkan dengan provinsi Sumut dan Jabar yang memiliki kerugian negara mencapai Rp 647 miliar dan 286 miliar. Namun demikian, kasus yang terjadi pada tingkat nasional memiliki magnitude kerugian negara yang besar meski kasusnya sedikit yakni mencapai Rp 3,3 triliun,” terangnya. (adm3/dtc)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.