HNW Pertanyakan Penghapusan Bansos

Wakil Ketua MPR RI H. M. Hidayat Nur Wahid

Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR RI  H. M.  Hidayat Nur Wahid, prihatin dengan penghentian bantuan sosial tunai, bagi masyarakat terdampak Covid-19 dari Kementerian Sosial,  dengan alasan tidak ada anggaran.

Pasalnya, sepanjang tahun 2021 ada anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang malah meningkat mencapai Rp700 Triliun, di mana Rp125 Triliun  diperuntukkan untuk modal BUMN dan penempatan dana di perbankan.

Bacaan Lainnya

Hidayat meminta Menteri Sosial tidak berkilah dengan dalih ketiadaan anggaran, karena APBN ada dan anggaran bisa melimpah  untuk pemulihan ekonomi.

“Mestinya Mensos maksimalkan jurus blusukan ke Menkeu dan kalau perlu ke Presiden Jokowi, agar bisa mempertahankan program bantuan sosial tunai tersebut. Jangan malah mengesankan pasrah dan menerima saja dan diekspresikan ke publik pula. Padahal melanjutkan program bantuan sosial tunai bisa menjadi bagian dari meningkatkan daya beli dan kesejahteraan Rakyat. Itu berdampak pada pemulihan ekonomi dan sosial juga,”ujar Hidayat di Jakarta, Jumat (2/4/2021).

HNW sapaan akrab Hidayat  mencatat, sepanjang tahun 2021  Kementerian Sosial sudah menghapus dua program kerakyatan dengan alasan yang sama, ketiadaan anggaran, yakni program santunan untuk keluarga korban meninggal akibat Covid-19, dan kini bantuan sosial tunai.

Ironisnya, di saat yang sama, pemerintah  meningkatkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional hampir Rp300 Triliun, dan sekalipun Covid-19 belum melandai dan kondisi ekonomi sulit, pemerintah malah merencanakan peletakan batu pertama pembangunan Ibu Kota Negara baru.

Belum lagi suntikan bantuan ke Asuransi Jiwasraya hingga Rp20 T, sekalipun asurasi tersebut kolaps akibat korupsi, serta nilai penanaman modal dan penempatan dana oleh APBN kepada BUMN yang mencapai Rp125 Triliun.

Padahal BUMN seharusnya meningkatkan pendapatan negara bukan justru menghabiskan APBN. Berbagai kondisi ini menunjukkan  ketersediaan anggaran.

“Menteri Sosial harus punya daya juang dan memaksimalkan kemampuan  untuk membela rakyat sesuai prinsip yang selalu digaungkan Presiden Jokowi: Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi,” tegasnya.

Dengan demikian, Kemensos  melanjutkan program bantuan sosial tunai yang masih diperlukan masyarakat, syukur-syukur kalau bisa meningkatkan anggaran perlindungan sosial. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.