Palembang, Sumselupdate.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang Darussalam menyoroti kembali persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Sumatera Selatan sepanjang 2026.
Melalui kajian bertajuk #SUMSELDARURATASAP, HMI menilai karhutla perlu ditangani melalui strategi pencegahan jangka panjang dan tidak hanya mengandalkan upaya pemadaman ketika kebakaran telah terjadi.
Ketua Bidang Kajian, Sosial, dan Advokasi (Kastrad) HMI Cabang Palembang Darussalam, Muhammad Fatur, mengatakan persoalan karhutla perlu dilihat tidak hanya dari sisi pemadaman, tetapi juga pencegahan dan perlindungan masyarakat.
Dalam kajiannya, HMI mencatat karhutla di Sumatera Selatan terjadi berulang dalam beberapa tahun terakhir. Luas lahan terbakar disebut mencapai sekitar 52.929,6 hektare pada 2019, kemudian 893,8 hektare pada 2020, 3.497,1 hektare pada 2021 dan 3.401,7 hektare pada 2022.
Pada 2023, luas lahan terbakar kembali meningkat menjadi sekitar 35.458,2 hektare. Angka tersebut kemudian tercatat sekitar 10.276 hektare pada 2024 dan 3.859 hektare pada periode Januari-September 2025.
Memasuki 2026, HMI menyebut tekanan karhutla kembali terlihat. Berdasarkan data yang dihimpun dalam kajian tersebut, hingga 10 September 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan mencatat 2.676 kejadian karhutla.
Sementara itu, pada periode Januari hingga 12 September 2026 tercatat 27.861 hotspot di Sumatera Selatan.
HMI mengingatkan bahwa hotspot tidak dapat disamakan secara langsung dengan jumlah kejadian kebakaran karena merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang masih memerlukan verifikasi. Namun, peningkatan hotspot dinilai dapat menjadi indikator risiko karhutla.
Kondisi tersebut, menurut HMI, kembali terlihat pada awal Oktober 2026. Pada 2 Oktober 2026, tercatat 3.059 hotspot dalam satu hari, terdiri dari 2.062 titik di lahan gambut dan 997 titik di lahan mineral.
Kabupaten Ogan Komering Ilir disebut menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, disusul Banyuasin dan Musi Banyuasin. Pada periode yang sama, kualitas udara di sejumlah wilayah, termasuk Kota Palembang, juga mengalami penurunan.
Dampak kabut asap turut menjadi perhatian HMI. Konsentrasi PM2.5 di Palembang pada awal Oktober 2026 disebut berada pada level sangat tinggi hingga mencapai ratusan mikrogram per meter kubik.
Dari sisi kesehatan, HMI mengutip data Dinas Kesehatan Sumatera Selatan yang mencatat 348.708 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sepanjang Januari-Agustus 2026. Sementara di Kota Palembang tercatat 17.434 kasus ISPA pada September 2026.
HMI menegaskan angka tersebut tidak dapat secara otomatis seluruhnya dikaitkan dengan karhutla karena ISPA memiliki beragam faktor penyebab. Namun, paparan asap dan partikulat akibat karhutla dapat memperburuk gangguan pernapasan, terutama pada kelompok rentan.
Di sisi lain, HMI mengapresiasi berbagai langkah pemerintah dalam menangani karhutla di Sumatera Selatan. Dalam kajiannya disebutkan sebanyak 12.285 personel gabungan telah dikerahkan bersama unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni dan instansi terkait.
Penanganan dilakukan melalui pemadaman darat, patroli, pemantauan hotspot, water bombing hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) ketika kondisi meteorologis memungkinkan.
HMI juga mencatat adanya Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp100 miliar untuk memperkuat penanganan karhutla di sejumlah daerah di Sumatera Selatan.
Namun, HMI menilai upaya pemadaman perlu dibarengi dengan penguatan strategi pencegahan. Menurut mereka, kondisi musim kemarau, periode tanpa hujan yang panjang, karakteristik lahan gambut, keterbatasan sumber air, akses menuju lokasi kebakaran serta kebakaran berulang menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.
Ketua Umum HMI Cabang Palembang Darussalam, Wisnu Bhirawa Yudhoyono, mengatakan HMI akan mengawal persoalan tersebut melalui kajian dan dialog bersama pemangku kebijakan.
“Kami tidak ingin persoalan karhutla berhenti pada respons ketika bencana sudah terjadi. HMI Cabang Palembang Darussalam ingin membuka ruang dialog dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas langkah yang lebih konkret, terukur, dan berkelanjutan. Kami siap mengawal kebijakan penanganan karhutla agar kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi perhatian utama,” ujar Wisnu.
HMI Cabang Palembang Darussalam kemudian menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, yakni transparansi penggunaan Banpres untuk penanganan karhutla, pelaksanaan OMC secara terukur dan berbasis pemetaan wilayah berisiko tinggi, serta penegasan tanggung jawab pemilik dan pengelola lahan.
HMI juga meminta pemerintah memperkuat posko pengawasan dan patroli terpadu di wilayah rawan karhutla, memastikan layanan pengobatan bagi masyarakat terdampak asap dapat diakses secara gratis, serta menyusun strategi pencegahan karhutla jangka panjang.
HMI berpandangan keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari kecepatan memadamkan api. Pencegahan kebakaran, pengawasan wilayah rawan, perlindungan masyarakat, transparansi anggaran dan evaluasi kebijakan juga dinilai perlu menjadi bagian dari ukuran keberhasilan.
HMI merangkum persoalan tersebut dalam sebuah siklus: “API → ASAP → ISPA → PADAM → LALU TERBAKAR LAGI.”
Karena itu, HMI Cabang Palembang Darussalam mendorong perubahan pendekatan penanganan karhutla dari yang dominan responsif menjadi lebih preventif, dengan memperkuat pencegahan, pengawasan dan perlindungan masyarakat.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
