Hendak Kelola Lahan Transmigrasi, Masyarakat Mekar Jaya Lahat Dihadang Aparat, Mediasi Berlangsung Panas

Aksi masyarakat transmigrasi pengganti Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Sumsel yang dihadang petugas Polres Lahat, Kamis (23/7/2020).

Laporan: Novrico Saputra

Lahat, Sumselupdate.com – Perseteruan masyarakat transmigrasi pengganti Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kikim Barat,  Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan PT Sawit Mas Sejahtera (SMS) terhadap lahan di Desa Mekar Jaya, kembali mencuat.

Bacaan Lainnya

Ini setelah masyarakat transmigrasi Mekar Jaya didampingi kuasa hukum Tim Kantor Hukum Poeyank hendak melakukan pengelolaan dan penguasaan fisik lahan, Kamis  (23/7/2020).

Namun langkah masyarakat bersama kuasa hukum dihadang aparat kepolisian Polres Lahat yang dipimpin Wakapolres Kompol Budi Santoso.

Tak pelak, aksi masyarakat transmigrasi Desa Mekar Jaya tertahan di tengah jalan. Mediasi antara Tim Kantor Hukum Poeyank dan Wakapolres Lahat dilakukan.

Tim Kantor Hukum Poeyank saat diwawancara awak media, Kamis (23/7/2020).

 

Namun mediasi ini sempat memanas lantaran kedua belah pihak baik dari Polres Lahat maupun tim kuasa, sama-sama meminta menunjukkan surat perintah maupun surat tugas.

Wakapolres Kompol Budi Santoso mengatakan, jika aparat kepolisian hanya mengamankan lokasi lahan yang berkonflik atas permohonan dari PT SMS.

Pernyataan Wakapolres Lahat ini langsung mendapat bantahan dari kuasa hukum masyarakat Desa Mekar Jaya, Niko Ferlyno, SH CPL and Pathner.

Menurut Niko, lahan bekas transmigrasi Desa Mekar Jaya ini bukan sengketa, akan tetapi lahan tersebut kepunyaan masyarakat.

Niko mengatakan, pada saat rapat di Ops Room Pemkab Lahat bahwa BPN sudah mengakui HGU No 1 PT SMS berada di Desa Sido Makmur dan Babat Baru. Hal itu sudah diakui oleh BPN dan PT SMS.

“Ini bisa dibuktikan dengan rekaman video yang ada. Jadi ini bukan masalah tumpang tindih karena lokasi HGU bukan berada di Desa Mekar Jaya, permasalahan ini tidak bisa dikatakan sengketa lahan,” tegasnya.

Aksi masyarakat transmigrasi pengganti Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Sumsel yang dihadang petugas Polres Lahat, Kamis (23/7/2020).

 

Dikatakan Niko lagi, pada tanggal 1 April ada surat penegasan dari Pemkab Lahat bahwa PT SMS tidak boleh melakukan aktivitas di lokasi tersebut.

Namun kenyataannya aktivitas terus dilakukan oleh PT SMS. Seakan tidak mengindahkan surat penegasan tersebut.

Pernyataan Niko Ferlyno, SH langsung ditanggapi Wakapolres Lahat Kompol Budi Santoso.

Menurut Budi, apa yang diungkapkan itu harus dibuktikan di muka pengadilan, sebab hak tersebut merupakan versi dari kuasa hukum saja.

Hingga berita ini diturunkan aksi masyarakat masih berlangsung. Belum ada keterangan resmi baik dari Pemkab Lahat maupun dari manajemen PT SMS terkait persoalan lahan hak guna usaha (HGU). (**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.