Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri forum MIKTA Speakers’ Consultation ke-11 tahun 2025 di Seoul, Korea Selatan.
Pada kesempatan itu, Puan menyinggung soal isu perdamaian dunia termasuk untuk Palestina dan Sudan. Adapun 11th MIKTA Speakers’ Consultation atau Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA ke-11 digelar di Seoul yang tahun ini Korea Selatan sebagai tuan rumah, Rabu (12/11/2025).
“Izinkan saya memulai dengan menyadari betapa beratnya momen ini. Di sekitar kita, persaingan antarnegara adidaya semakin meningkat, penggunaan kekuatan menjadi hal yang normal dan ruang untuk menahan diri semakin rapuh,” kata Puan saat menyampaikan speech pada sesi I.
Puan kemudian menyinggung masalah kemanusiaan yang berlangsung lama di Palestina, hingga konflik Sudan yang baru-baru ini terjadi.
“Dalam situasi ini, konsekuensi kemanusiaan di Palestina, Ukraina, Sudan, Yaman dan di belahan dunia lain bukanlah berita yang jauh dari topik utama, tetapi menuntut kita untuk segera mengambil langkah nyata dan menyelesaikan,” tegas Puan.
Di Semenanjung Korea, Puan menyebut tantangannya berbeda yakni berkenaan dengan risiko eskalasi, bukan jumlah korban.
Dia menilai, anggota MIKTA harus memperkuat manajemen krisis dan membangun kepercayaan.
“Realitas ini mengingatkan kita bahwa insting pertama kita haruslah de-eskalasi dan dialog yang kredibel, bukan upaya terakhir yang diambil terlambat,” tutur Puan.
Ditambahkan, Parlemen bukanlah pengamat dalam pembangunan perdamaian. Parlemen mengubah komitmen menjadi undang-undang, anggaran dan pengawasan yang membuat perdamaian langgeng.
“Peran kita memastikan mandat dan sumber daya selaras dengan kenyataan di lapangan, bukan pola yang dipaksakan dari jauh,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Dalam aspek pembangunan perdamaian atau peace building, Puan menekankan inklusi harus dibangun sejak awal. Komunitas lokal, perempuan dan pemuda harus membantu merancang, mengimplementasikan, dan meninjau program pembangunan perdamaian.
Dia menilai rancangan pendanaan juga penting termasuk penganggaran jangka panjang dan inklusif sebagai investasi dalam ketahanan yang memungkinkan lembaga untuk menahan guncangan.
“Upaya ini harus berlabuh pada keutamaan sistem multilateral dan penghormatan terhadap hukum internasional. PBB tetap menjadi pusat arsitektur pembangunan perdamaian global, dan parlemen kita harus memperkuat perannya melalui undang-undang dan kontribusi berkelanjutan terhadap sistem ini,”kata Puan.
Puan pun mengingatkan, bantuan kemanusiaan harus menghormati netralitas, imparsialitas, dan tetap bebas dari agenda politik, ekonomi, atau militer.
Menurut Puan, bantuan juga harus dipandu penilaian yang independen dan berbasis kebutuhan serta disetujui negara yang terdampak, dengan sepenuhnya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.
“Terakhir, parlemen MIKTA harus bertindak bersama. Kita harus mengadvokasi akses tanpa hambatan dan pengiriman yang tidak selektif, sambil menolak persenjataan bantuan. Sebagai lembaga legislatif, kita harus mengubah komitmen ini menjadi tindakan, melalui pengawasan yang lebih kuat, akuntabilitas yang jelas, dan pendanaan yang dapat diprediksi yang memastikan diplomasi kita diterjemahkan menjadi perlindungan dan pemulihan di lapangan,” tegas Puan.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
