Dukung Program BPJS, Pelaksanaan UHC di Muba Capai 96 Persen

Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pendaftaran Perangkat Desa dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021) di Ruang Rapat Randik, Rabu (3/32021).

Muba, Sumselupdate.com – Pemkab Musi Banyuasin tercatat sebagai kabupaten yang menerapkan Universal Health Care ( UHC) nyaris seratus persen dari jumlah penduduk. Untuk penguatan jaminan kesehatan, digelar Pertemuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pendaftaran Perangkat Desa dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021) di Ruang Rapat Randik, Rabu (3/32021).

Rapat dipimpin Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH, dan dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatandan diikuti OPD terkait.

Bacaan Lainnya

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang dr Muhammad Fakhiriza MH memaparkan perubahan nomenklatur peserta pada Perpres tahun 2020. Menurutnya, 2021 penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (skema PBI tunggal) yaitu seluruh DTKS ditetapkan oleh Kemensos sebagai PBI (Non DTKS dikeluarkan dari kepesertaan PBI), PD Pemda yang termasuk DTKS seluruhnya beralih ke PBI JK per 1 Januari 2021.

Diterangkannya, progress pencapaian UHC dari jumlah penduduk 595.508 jiwa sudah mencapai 96,00%.

“Terkait dengan implementasi JKN KIS di Kabupaten Muba kami telah memberikan dashboard JKN. Dan yang merupakan mobile JKN dalam masa pandemi COVID-19,” ungkapnya.

Dia menyebut Kabupaten Muba juga termasuk kabupaten/kota yang telah Universal Health Coverage (UHC).
Selain itu, buruh harian lepas (BHL), dan perangkat desa wajib didaftarkan pada program BPJS Kesehatan.

“Kita juga sangat mengharapkan dukungan dari setiap OPD. Dukungan yang di harapkan
dengan cara mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga 100% dan Buruh Harian Lepas (mengurangi beban APBD), menjadikan Kepesertaan JKN-KIS sebagai persyaratan layanan administrasi publik di berbagai lembaga/instansi diwilayah Kabupaten Muba,” terangnya.

Ia juga menekankan agar pendaftaran Kepala dan Perangkat Desa, Honorer Daerah (P3K) disertai Pemenuhan Anggaran luranya. Terakhir, Penerbitan Perkada mengenai kewajiban mendaftar menjadi peserta JKN-KIS serta peran instansi pemerintah dalam mendorong UHC 100%.

Menanggapi uraian Kepala BPJS, Bupati Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA diwakili Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat menghimbau OPD yang tergabung dalam susunan organisasi tersebut, harus ikut membantu serta berpartisipasi dengan baik untuk mensukseskan program tersebut.

“Kita bersama-sama mendukung kegiatan BPJS ini. Dan upaya perbaikan serta perubahan harus kita lakukan. Alhamdulillah, bupati Muba sangat mendukung kegiatan BPJS ini,”terangnya.

Terakhir, Yudi Herzandi dengan tegas mengatakan forum komunikasi ini diselenggarakan untuk menjaga hubungan kemitraan dan komunikasi antara BPJS Kesehatan dengan para pihak pemangku kepentingan utama, serta mendiskusikan solusi dan merumuskan lanjutan rencana kerjasama yang strategis di Kabupaten Muba. “Untuk menyamakan persepsi serta mempermudah komunikasi komunikasi dan koordinasi antara satu dengan yang lain,”pungkasnya.(rel)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.