DPRD Palembang Sampaikan 27 Rekomendasi Terkait LKPJ Wako 2020

Rapat Paripurna ke- V Masa Persidangan I mengenai Rekomendasi DPRD Kota Palembang Terhadap LKPJ Walikota Palembang Tahun 2020, Kamis (1/4/2021).

Palembang, Sumselupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menggelar  Rapat Paripurna ke- V Masa Persidangan  I mengenai Rekomendasi DPRD Kota Palembang Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Palembang Tahun 2020, Kamis (1/4/2021) Ruang utama DPRD Palembang Jalan H Gubenur Bastari Jakabaring.

Rapat Paripurna dihadiri langsung walikota Palembang Harnojoyo wakil walikota Palembang Fitrianti Agustinda, Sekda Ratu Dewa unsur pimpinan serta forum komunikasi Pimpinan daerah.

Bacaan Lainnya

Rapat kali ini, DPRD Palembang memberikan 27 rekomendasi mengenai LKPJ Walikota Palembang Tahun Anggaran 2020.

Salah satu dari ke-27 rekomendasi yang disampaikan ialah permintaan DPRD Kota Palembang kepada Pemkot Palembang untuk lebih memperhatikan status lahan, pemanfaatan serta penganggaran pada proyek reklamasi Pulau Kemaro.

“Rencana pemanfaatan pulau Kemaro menjadi tempat objek wisata sebagaimana yang telah disampaikan Saudara Walikota Palembang harus menjadi perhatian khusus tentang pemanfaatan, penganggaran dan status lahan tersebut,” kata Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin saat menyampaikan Rekomendasi LKPJ Walikota Palembang , Kamis (1/4/2021).

Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu status kepemilikan lahan Pulau Kemaro dipermasalahkan oleh Zuriyat Ki Marogan yang mengklaim kepemilikan sah lahan Pulau Kemaro.

Oleh karena itu, ia mengharapkan kepada Bappeda Litbang Kota Palembang untuk dapat memberikan masukan tentang aspek konsistensi antara perencanaan dan penganggaran khususnya pada proyek reklamasi Pulau Kemaro.

“Kita meminta Bappeda Litbang untuk memberikan masukan sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang No. 20 tahun 2001 dan didalam pelaksanaan hendaknya berdasarkan azas efisiensi, azas efektifitas dan azas tepat guna,” ungkapnya.

Lalu permasalahan aset milik pemkot baik fasum ruang terbuka hijau lahan, baik dimanfaatkan oleh warga dan Pemkot harus berkoordinasi dengan komisi III.

Sementara itu, menanggapi rekomendasi yang disampaikan DPRD Kota Palembang, Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, pihaknya akan melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan DPRD Kota Palembang.

“Tadi ada 27 rekomendasi yang telah disampaikan DPRD Kota Palembang dan pada prinsipnya kami akan melaksanakan apa yang telah direkomendasikan,” tutupnya. (adv)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.