DOB Kikim Area Tinggal Persetujuan DPRD dan Gubernur Sumsel

Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar usai rapat dengan Presedium DOB Kikim Area beberapa waktu lalu.

Palembang, Sumselupdate.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) Antoni Yuzar mengakui kalau Presidium Pemekaran Kabupaten Baru, Kikim Area telah mengajukan permohonan persetujuan bersama  kepada DPRD dan Gubernur Sumsel.

“Calon daerah otonomi baru harus memenuhi persyaratan  wilayah, dasar dan persyaratan administrasi,” katanya.

Bacaan Lainnya

Hasil rapat ini menurut politisi PKB ini  akan disampaikan ke pimpinan DPRD Sumsel untuk  melakukan persetujuan bersama.

“Rapat hari ini ada catatan, bahwa  harus di-up date dokumen sebelumnya yang disesuaikan dengan peraturan terbaru,” katanya.

Selain itu, Komisi I DPRD Sumsel segera menyampaikan hasil rapat ini kepada pimpinan DPRD Sumsel untuk ditindaklanjuti dengan persetujuan bersama segera mungkin.

“Yang lain yang kurang lengkap segera dilengkapi,” katanya.

Sedangkan anggota Komisi I DPRD Sumsel H Budiarto Marsul mengapresiasi kepada teman-teman dari Pemekaran Kabupaten Baru, Kikim Area yang luar bisa memperjuangkan Kikim Area.

“Jadi luar biasa para sesepuh dan tokoh masyarakat Kikim Area dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kikim. Ini adalah perjuangan kita bersama agar bagaimana pelayanan kepada masyarakat makin pendek sehingga masyarakat cepat terlayani, saya memberikan apresiasi tinggi,” katanya.

DPRD Sumsel menurut politisi Partai Gerindra ini sudah serius ini terbukti pihaknya sudah mengunjungi lokasi calon ibu kota Kikim Area, Desa Bunga Mas beberapa waktu lalu dan sudah mendapatkan data dan bukti yang lengkap.

“Memang sudah layak Kikim Area ini berdiri  menjadi kabupaten baru,” katanya.

Kepada OPD terkait dia meminta jangan hanya memfasilitasi juga memberikan bimbingan bagi Kikim Area ini, apa –apa yang perlu dipersiapkan mana yang kurang.

“Soal keuangannya kita bicarakan dengan Pemprov  berapa nominal yang harus kita siapkan  tentu harus lebih tinggi dari kabupaten lain,” katanya.

Sedangkan Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Baru, Kikim Area, Chozali Hanan mengatakan, kalau Ketua Komisi I DPRD Sumsel mengatakan, akan mengeluarkan surat persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Sumsel  dengan Gubernur Sumsel yang telah didukung semua OPD –OPD seperti Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Bapeda, dan BPKAD.

“Makanya kita perlu persiapan administrasi menyesuaikan dengan  UU No 23  tahun 2014 untuk melengkapi administrasi yang masih  relevan untuk itu  dengan harapan apabila moratorium dicabut kita sudah siap dengan semua administrasi yang diperlukan,” katanya. (bum)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.