Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, solusi penyelesaian krisis ekonomi global saat ini, hanya bisa dipecahkan secara militer, tidak bisa dipecahkan secara ekonomi. Itu artinya, kemungkinan Perang Dunia (PD) III terjadi dalam waktu dekat semakin terbuka lebar.
“Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau terjadi, saya tidak bisa membayangkan, bagaimana dampaknya. Kita sudah lihat dampak ekonominya, terutama korban jiwa manusia akibat Perang Dunia I dan II, dampaknya sangat mengerikan sekali,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ” Dunia dalam Ancaman Krisis Ekonomi Global, Bagaimana Negara Dapat Bertahan? yang digelar secara daring Rabu (22/6/2022) sore.
Menurut Anis Matta, situasi global sekarang dalam situasi sangat berbahaya, karena AS dan sekutunya menggunakan betul isu perang Rusia-Ukraina sebagai penyebab krisis ekonomi dan tingginya inflasi global. Padahal krisis ekonomi sudah mulai sejak 2008 hanya saja ledakannya baru terjadi sekarang.
“Jadi perang Rusia-Ukraina hanya menjadi trigger, karena persoalan geopolitik ini, menjadi instrumen perang. Isu perang Rusia-Ukraina digunakan betul, ditafsirkan sebagai penyebab krisis ekonomi global, terutma inflasinya,” kata Anis Matta.
Akibatnya, penanganan pandemi Covid-19 secara global menjadi terdisrupsi, karena AS dan sekutunya, terutama Inggris telah merelokasi anggaran Covid-19nya untuk membantu persenjataan dan pengungsi Ukraina.
“Jadi tampaknya kita sudah memasuki satu fase dari situasi perang yang tadinya lokal, domestik Perang Rusia-Ukraina. Dan ini tidak mustahil menjadi perang besar,” katanya.
“Apa lagi Panglima Militer Inggris (Jenderal Patrick Sanders, red) yang baru diangkat beberapa waktu lalu, di pidato pertamanya justru mengingatkan kemungkinan terjadinya Perang Dunia III dan Inggris harus bersiap berhadapan dengan Rusia secara langsung dalam perang terbuka di daratan,” katanya.
Anis Matta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membaca betul situasi tersebut, tidak hanya mengutip data dari Bank Dunia dan IMF yang mengatakan, sekitar 60 negara akan ambruk karena ancaman krisis dan situasi global yang tak menentu dan 40 di antaranya bisa mengalami keambrukan atau ketidak pastian.
“Karena ini krisis berlarut, saya selalu mengulang-ulangi kalimat ini. Kita sebenarnya ingin mengetahui daya tahan Indonesia di tengah krisis berlarut ini. Apalah Indonesia akan masuk daftar negara yang koleps atau tidak? Atau apakah korbannya cuma Menteri Perdagangan (Muhammad Luthfi, red) saja atau ada yang lain,” tegas Anis Matta.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun yang menjadi narasumber dalam diskusi ini meminta agar pemerintah dan semua pihak tidak mempercayai prediksi Bank Dunia dan IMF tersebut.
Misbakhun menilai Indonesia tidak akan terlalu terdampak dengan ancaman inflasi tersebut, sehingga potensi terjadinya krisis sosial (social unrest) juga minim.
Bank Dunia dan IMF, sudah terlalu sering menyebut dunia berada dalam ketidakpastian dan berpindah dari satu krisis ke krisis lain, terlebih dalam beberapa tahun terakhir dimana pandemi Covid-19 melanda, serta perang antara Rusia dan Ukraina.
“IMF dan Bank Dunia menyatakan kita dalam dalam situasi krisis. Pernyataan itu bukan yang pertama karena dari dulu selalu begitu,” ujar Misbakhun.
Menurut Misbakhun, pemerintah tidak bisa begitu saja percaya dengan lembaga keuangan internasional itu, karena bukan tidak mungkin ada skenario yang diciptakan untuk menutupi ketidakmampuan dua organisasi tersebut dalam menangani tantangan ekonomi.
“Mereka tidak siap menghadapi perubahan geopolitik dan geostrategis global. Ketidaksiapan mereka ini ditutupi dengan pembenaran bahwa mereka tak bisa lagi menjaga hegemoni mereka,” tuturnya.
Misbakhun justru mencurigai lembaga tersebut, tengah menjalankan agenda tertentu atau bisa dibilang inflasi yang tinggi sudah direncanakan.
Dia optimistis inflasi tinggi bisa diatasi dengan kekuatan daya tahan penduduk Indonesia yang bercorak gotong royong.
“Sistem kegotong-royongan, tolong menolong tetangga dan sebagainya, ketika ada tetangganya yang susah makan ditolong. Inilah yang menurut saya menjadi penopang fundamental daya tahan ekonomi Indonesia dari krisis. Saya tidak percaya prediksi IMF dan Bank Dunia, mereka pasti punya agenda,” tandasnya.
Managing Director Political Economic and Policy Studies Anthony Budiawan meminta pemerintah agar mewaspadai kondisi ekonomi global sekarang, akibat tingginya Inflasi dan potensi terjadinya stagflasi.
“Sekarang sudah terjadi buble ekonomic (gelombung ekonomi), jika tidak diantispasi bisa menjadi buah simalakama bagi Indonesia. Karena mau tidak mau, Indonesia harus mengikuti tindakan global. Kalau global menaikkan suku bunga, maka Indonesia juga harus menaikkan suku bunganya,” kata Anthony.
Sementara itu, President Director Center for Banking Crisis (CBC) Deni Daruri menambahkan, Presiden Jokowi harus berani melakukan tindakan force majeure, berani melakukan nasionalisasi aset-aset asing di Indonesia untuk menyelesaikan ancaman krisis di depan mata.
“Kalau mau ekstrim ya pemerintah harus ambil alih semua komoditas strategis dan harus dimonopoli. Ini persoalannya everage cost, dengan tetapkan force majeur dan itu bisa kok. Nanti setelah kondisi normal, ya dikembalikan ke normal lagi,” kata Deni Daruri.
Deni juga mengaku tak habis pikir mengapa para menteri yang berkecimpung di kebijakan keuangan mengambil langkah keliru. Begitupun sampai sekarang, Deni mengaku belum mengerti solusi pemerintah itu apa?
“Kita ini tak punya ekonom sekelas zaman orde baru dulu. Dan masalah ini pernah terjadi, sekitar tahun 1970-an, ketika itu Presiden Soeharto panggil ekonomi yang ahli di bidangnya, untuk paparkan ide-idenya. Dalam lima tahun berhasil dikendalikan,” paparnya.
Ia berharap Presiden Jokowi segera memanggil ekonom sekelas Widjojo Nitisastro dan lain-lain agar ancaman krisis ekonomi, akibat tingginya inflasi global dan nasional bisa segera diatasi.
“Lebih baik, Presiden Jokowi panggil segera para ekonom yang paham, dan berpengalaman antisipasi krisis seperti tahun 1998 atau 2008 lalu. Melambungnya inflasi ini, karena utamanya cost push inflation, dan harus diselesaikan dengan cepat dan tepat, dan bukan inflasi karena dorongan permintaan atau demand. Kalau salah resep dan obatnya, malah mempecepat krisis,” tegas Deni.
Menurut Deni, apabila cara menyelesaian inflasi ini salah akan malah mempercepat krisis terjadi. Percuma saja menyelesaikan inflasi ini melalui pelarangan ekspor, karena sumber masalahnya biaya produksi tinggi.
“Jadi pemerintah harus berinisiatif lebih cepat dan segera mengambil langkah yang tepat. Kondisi sekarang sangat fluktuatif bisa berubah ubah setiap waktu,” paparnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
