Palembang, Sumselupdate.com — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), menggelar acara laporan penyelenggaraan kegiatan ‘Internalisasi Indikator Evaluasi Mandiri Pengarusutamaan Gender pada Aplikasi Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan’.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Auditorium Bina Praja Setda Provinsi Sumsel, Kamis (13/3/2025), dibuka oleh Sekda Provinsi Sumsel, H Edward Chandra.
Di hadapan 130 tamu undangan yang hadir, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadis PPPA) Provinsi Sumsel, Fitriana, SSos, MSi dalam kata sambutannya menyampaikan laporan dasar kegiatan dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Menteri PPPA nomor 1 tahun 2024 tentang percepatan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional, serta hasil evaluasi mandiri Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di daerah tahun 2023 oleh Kementerian PPPA, terkait penilaian untuk Penghargaan Parahita Ekapraya tahun 2025.
“Hal ini sangat penting karena dari 17 kabupaten/kota di Sumsel, masih ada 8 kabupaten yang belum mendapatkan penghargaan PPE di tahun 2023, yaitu Kabupaten Banyuasin, Empat Lawang, Musi Rawas, Muratara, OKU Timur, Ogan Komering Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Lubuk Linggau,” ucap Fitriana.
Adanya penurunan jumlah penerima penghargaan PPE di Tahun 2023, menurut Fitriana, disebabkan adanya revitalisasi pengarusutamaan gender yang mengubah indikator evaluasi mandiri penyelenggaraan pengarusutamaan gender, serta kendala lain masih banyak SDM evaluator mandiri daerah yang belum paham dengan indikator dan bukti dukung yang diminta.
Untuk itu, DPPPA memandang perlu menyamakan persepsi berbagi pengalaman antara semua anggota Pokja PUG dan khususnya 4 driver penggerak Pokja PUG Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
“Tujuan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah memberikan penguatan kapasitas SDM daerah dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pengarusutamaan Gender (PUG), serta lebih menguatkan dan mensinergikan Pokja PUG provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya.
Selain itu, juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan.
Di mana data BPS 2023 menunjukkan ketimpangan gender di Provinsi Sumsel semakin membaik, walaupun demikian IKG Sumsel masih di atas nasional yang menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan gender di Provinsi Sumsel.
Kemudian meningkatkan kemampuan dan pemahaman Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dalam mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan sampai dengan pelaporan program/kegiatan pembangunan serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisa indikator serta bukti fisik evaluasi mandiri Pengarusutamaan Gender untuk meningkatkan kualitas hasil evaluasi mandiri dan pelaporan.
“Juga meningkatkan kesempatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk mendapatkan Penghargaan Parahita Ekapraya bagi kepala daerah ke tingkat yang lebih tinggi dari Pratama ke Madya, Nindya, Utama dan Mentor,” ungkap Fitriana.
Dirinya juga mengharapkan melalui kegiatan ini akan lebih meningkatkan komitmen dan peran aktif driver Pokja PUG dari tahun sebelumnya guna mendukung percepatan penyelenggaraan revitalisasi PUG di daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan ber kesetaraan gender sesuai dengan amanat Presiden dalam Asta Cita Visi dan Misi Pembangunan Nasional. (adv)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
