Jakarta, sumselupdate.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah banyak memberikan perhatian kepada UMKM.
Salah satu terlihat dari pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pertumbuhan KUR Rp 178,07 triliun atau kurang lebih 16,25 persen pada tahun 2020 dan Rp 192,59 triliun atau kurang lebih 8,16 persen pada tahun 2021.
Saat ini, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM menargetkan penyaluran KUR pada tahun 2023 mencapai Rp297 triliun. Realisasinya hingga September 2023 telah mencapai Rp177,54 triliun. Masih menyisakan sekitar Rp119,46 triliun
“Data tersebut juga menunjukan pelaku UMKM sangat membutuhkan suntikan dana mengembangkan usahanya. Karena, siapapun nanti menggantikan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin nasional, harus tetap melanjutkan program KUR. Bahkan memberikan pemberian kredit kepada pelaku usaha ultra mikro di lapisan terbawah dan belum difasilitasi KUR atau non perbankan,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI), di Jakarta, Selasa (7/11/23).
Pengurus KUKMI yang hadir antara lain, Ketua Dewan Pembina Azwir Daini Tara, Ketua Umum Yudianto Tri Rahardjo, Wakil Ketua Umum Yamin Tara, Sekretaris Jenderal Hasan AG, Wakil Sekretaris Jenderal Danny Tara, Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Bowo Sidik Pengestu, Wakil Bendahara Donny Tara, Ketua Bidang Pariwisata Nova Sri Budiningsih, serta Ketua Bidang BUMN Andrian Lamemuhar.
Baca juga : Ketua MPR RI Sepakat Terus Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, keberpihakan terhadap UMKM merupakan keniscayaan dan keharusan. Khususnya dalam hal pemberdayaan dari sisi permodalan maupun pengembangan kapasitas usaha.
Dikatakan, UMKM terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar, sekaligus solusi mengurangi jumlah pengangguran.
“Dukungan terhadap UMKM tersebut juga tidak lepas karena keberadaan UMKM sebagai bangun perekonomian yang selaras dengan amanat Konstitusi pasal 33 ayat 4, dimana salah satu aspek fundamental yang mendasari penyelenggaraan perekonomian nasional adalah prinsip kemandirian,” jelas Bamsoet.
Baca juga : Ketua MPR RI Ajak Wanita Pelopor Kemerdekaan Bangsa Indonesia Kembangkan UMKM
Dikatakan, selama ini UMKM telah menjadi tulang punggung dan pilar penting perekonomian nasional. Tercermin dari fakta sekitar 99 persen dari keseluruhan unit usaha di Indonesia bergerak di sektor UMKM. Menyerap 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional dan berkontribusi 60,5 persen terhadap PDB.
“Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap masih banyaknya tantangan yang dihadapi UMKM. Kinerja dan kontribusi UMKM masih perlu dioptimalkan, salah satunya melalui program transformasi digital. Hingga Juni 2023, sekitar 22,7 juta UMKM di Indonesia sudah masuk pada ekosistem digital. Namun angka tersebut baru merepresentasikan sekitar 35 persen dari total UMKM yang ada. UMKM tidak hanya dituntut menjadi entitas ekonomi kreatif, tetapi juga memiliki daya saing dan mampu menjangkau pasar global,” tegas Bamsoet. (duk)











