Anggota Komisi III DPR Sebut  Kekerasan Terhadap Aktivis HAM Terencana dan Sistematis

Writer: - Rabu, 1 April 2026
Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends. (Foto; Sumselupdate.com/Humas DPR RI)

Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mengecam keras aksi kekerasan terhadap aktivis Andrie Yunus. Kasus yang menimpa Andrie Yunus bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan dugaan aksi kekerasan terencana dan sistematis.

Dia menilai serangan tersebut memiliki target yang jelas, mengingat korban merupakan bagian dari kelompok masyarakat sipil yang aktif dalam advokasi isu hak asasi manusia.

Read More

“Kami mengecam dan mengutuk keras peristiwa kekerasan ini. Ini bukan peristiwa biasa, tetapi tindakan terencana, sistematis, dan memiliki target yang jelas,” tegas Mercy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kapolda Metro Jaya dan kuasa hukum Andrie Yunus di Gedung DPR Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Menurut Mercy, penanganan kasus ini akan menjadi penentu kredibilitas penegakan hukum di Indonesia. Apabila proses hukum berjalan lemah atau tidak transparan, hal tersebut berpotensi menciptakan preseden buruk bagi perlindungan hak asasi manusia.

Dia juga menyoroti pelimpahan penanganan kasus kepada otoritas militer, meskipun kasus tersebut sebagai tindak pidana serius.

Mercy meminta penjelasan terkait dasar pelimpahan tersebut, mengingat Presiden telah memerintahkan agar kasus ini diusut tuntas  aparat penegak hukum.

“Kami ingin kejelasan, atas dasar apa kasus ini dilimpahkan ke otoritas militer. Padahal ini adalah tindak pidana serius yang harus diusut secara transparan,” katanya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan, proses peradilan sipil harus tetap berjalan secara paralel dengan proses di lingkungan militer guna menjamin akuntabilitas dan keadilan bagi korban.

Dikatakan, kehadiran negara penting memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  telah melakukan pendampingan intensif, mengingat kondisi korban yang masih menjalani perawatan intensif.

“Negara harus hadir. Penegakan hukum terhadap kasus ini adalah bagian dari penegakan demokrasi. Demokrasi tidak boleh kalah terhadap teror,” tegasnya.

(**)

 

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts