Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia dan pentingnya transformasi digital di tubuh Korlantas Polri guna mewujudkan pelayanan publik lebih tertib dan efektif.
Hal tersebut disampaikan Nasir dalam diskusi Dialektika Demokrasi Dengan tema “Transformasi Digital Korlantas: Menjawab Tantangan Pelayanan Modern untuk Masyarakat” di Gedung DPR Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Nasir menegaskan, kualitas suatu negara dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya di jalan raya.
“Untuk melihat kualitas suatu negara, lihatlah bagaimana mereka di jalan. Kalau lalu lintasnya tertib, pengendara disiplin, itu cerminan negara berkualitas. Sayang di negeri ini, masih banyak yang memilih jalan pintas, tidak tertib, bahkan ada istilah ‘SIM tembak’,”kata Nasir.
Nasir juga menyoroti meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2024. Mengutip data dari Korlantas Polri, terjadi peningkatan hampir delapan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Data menyebutkan kecelakaan lalu lintas pada 2024 meningkat nyaris delapan kali lipat. Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kita mengalami ‘kecelakaan kebijakan’ karena abai terhadap kondisi di lapangan,” tegasnya.
Nasir mendorong Korlantas Polri untuk melakukan transformasi digital dan menghadirkan konsep Police Point Zero sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat.
Menurut Nasir, digitalisasi di bidang lalu lintas bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
“Transformasi digital penting untuk membentuk wajah baru kepolisian lalu lintas. Kalau ‘rupa’-nya buruk, bukan hanya cermin kita yang retak, tapi juga bisa merusak cermin orang lain. Maka perlu perubahan sungguh-sungguh untuk menghadirkan layanan lebih baik,” jelas Nasir.
Nasir juga menyoroti berbagai faktor lain yang memperparah kondisi lalu lintas di Indonesia, seperti meningkatnya jumlah kendaraan, minimnya infrastruktur jalan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi dalam pembangunan dan perbaikan jalan.
“Ruas jalan tidak bertambah signifikan, tapi kendaraan bermotor terus masuk. Itu karena ada ‘cuan’ di baliknya. Pemerintah perlu berpikir ulang soal kebijakan industri otomotif dan perencanaan infrastruktur,” kata dia.
Nasir menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, bukan sekadar sama-sama kerja mengatasi persoalan lalu lintas.
Dia mencontohkan kondisi jalan yang rusak akibat proyek penggalian oleh pihak tertentu yang tidak segera diperbaiki, menyebabkan potensi kecelakaan meningkat.
“Kita butuh kerja sama, bukan hanya sama-sama kerja. Jalan digali, ditimbun asal-asalan, malam-malam bisa jadi jebakan. Ini semua memperburuk kualitas keselamatan di jalan,” ujar Nasir.
Nasir berharap ada keterbukaan informasi dari Korlantas dan instansi terkait mengenai data kecelakaan dan upaya penanggulangannya.
Pemerintahan akan datang diharap dapat memberikan arah lebih jelas dalam pembangunan nasional, termasuk penanganan masalah lalu lintas.
“Semoga ke depan, dengan adanya keterbukaan dan transformasi digital, kita bisa menghadirkan masyarakat yang lebih tertib di jalan raya, sebagai cerminan bangsa berkualitas,” tuturnya. (duk)