Jakarta, sumselupdate.com – Anggota DPR RI Fraksi PAN Intan Fauzi mengatakan, perempuan Indonesia terutama di kota besar telah mendapat hak yang sama mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya.

“Representasi perempuan dalam bidang politik juga meningkat dan mampu menghadirkan berbagai kebijakan yang pro perempuan. Keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi juga meningkat,” ujar Intan Fauzi dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk ‘Semangat Kartini, Meneguhkan Eksistensi Kaum Perempuan’ di Media Centre DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022)

Anggota Komisi VI DPR ini berharap perempuan lebih banyak menjadi pemimpin di berbagai sektor.

“Menteri BUMN sudah meneguhkan bahwa 25 persen kepemimpinan di BUMN harus perempuan, saat ini sekitar 15 persen perempuan berada di jajaran pimpinan, diharapkan bertahap meningkat dan di 2023 tercapai 25 persen jajaran Direksi perempuan di BUMN,” ujar Intan Fauzi.

Menurut Intan, perempuan sering menjadi garda terdepan di berbagai sektor, hal ini harus menjadi perhatian khusus legislatif di parlemen memperjuangkan eksistensi perempuan.

Terkadang lanjut Intan, dipandang sinis bahwa perempuan mau setara atau perempuan mau melebihi, tentu kodrat sebagai perempuan harus tetap dijaga, tapi bagaimana peran perempuan yang memberikan manfaat untuk rakyat harus diberi ruang melalui payung hukum serta program yang ditunjang anggaran.

Intan Fauzi juga sependapat, budaya patriaki masih menjadi benteng yang menghambat keadilan di ruang publik bagi perempuan. Dia tidak ingin menegasikan peran laki-laki, tetapi fakta perjuangan perempuan di masyarakat terpapar jelas.

“Yang ramai belakangan misalnya antrian minyak goreng adalah para perempuan baik Ibu rumah tangga maupun pelaku UMKM. Jadi, keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor itu sangat besar. .

“Kadang masalah Patriaki di beberapa lini masih menjadi hambatan. Namun multi peran perempuan sebagai ibu, istri, profesi pekerjaan, juga mendidik anak, harus menjadi perhatian. Saat pandemi, yang banyak mendampingi anak belajar online kebanyakan ibu atau perempuan disamping pekerjaan lain yang harus tetap dilakukan. Juga garda terdepan para tenaga kesehatan saat pandemi di dominasi perempuan. Jadi artinya peran perempuan di masyarakat besar dan tidak bisa dianggap sepele,” tuturnya.

Terkait UU TPKS, Intan Fauzi meyakini peradaban masyarakat di Indonesia akan lebih baik. Terlebih pasca disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Paripurna DPR, Selasa (12/4/2022)

UU ini menjadi secercah harapan di tengah darurat kekerasan seksual di tanah air. Intan Fauzi menegaskan, UU TPKS bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga laki laki.

Korban kekerasan seksual katanya, bukan hanya perempuan, tapi laki-laki baik anak dan dewasa, juga lintas profesi, semua bisa menjadi korban baik verbal maupun fisik.

“Sebetulnya yang diperjuangkan bukan hanya perempuan, tapi laki-laki,” sambung Intan.

Anggota DPR Anggia Erma Rini mengatakan, eksistensi perempuan tidak perlu dipertanyakan lagi. Terbukti sudah kaum perempuan menduduki jabatan di eksekutif, legislatif, judikatif bahkan mendapat posisi bergengsi perusahaan swasta maupun BUMN.

Menurut Erma, dalam proses eksistensi perempuan dia setuju tentang afirmasi inclusif, yang bisa memastikan prempuan menduduki posisi strategis.

Tetapi harus diimbanhi dengan kemampuan, keahlian dan kapasitas.

“Jadi kita tidak bergelut tentang masalah afirmasi, tapi perempuan tersebut benar benar terbaik serta mampu menunjukkan kapasitas,” katanya. (duk)