Jakarta, Sumselupdate.com – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyampaikan duka cita mendalam atas bencana banjir bandang dan tanah longsor dahsyat yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bencana ini menyebabkan sedikitnya 303 orang meninggal dunia dan 279 orang hilang per Sabtu sore, 29 November 2025.
Melihat skala kerusakan yang sangat besar, mulai dari ribuan rumah rusak, kelangkaan bahan pokok, hingga terputusnya total akses komunikasi dan transportasi di banyak titik, AMSI mendesak Pemerintah Pusat segera mengambil langkah cepat dan terintegrasi.
AMSI juga menekankan pentingnya menempatkan media arus utama sebagai mitra strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penanganan korban bencana.
AMSI menilai bencana lintas provinsi ini layak dipertimbangkan sebagai bencana nasional sehingga penanganannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpusat. Sehubungan dengan itu, AMSI menyampaikan enam sikap utama:
Pemerintah diminta segera membuka Pusat Komando Penanganan Cepat Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan otoritas penuh untuk menggerakkan kementerian, lembaga, dan unsur pemerintah lainnya.
Pemerintah perlu mengerahkan personel gerak cepat, termasuk tim terpadu dari BNPB, TNI, Polri, dan Basarnas, untuk memulihkan infrastruktur kunci.
Prioritas utama adalah membuka akses jalan, memulihkan jaringan komunikasi yang lumpuh, serta menembus daerah terisolasi. Sejumlah jalur nasional seperti Sidempuan–Sibolga, Sipirok–Medan, dan perbatasan Sumut–Aceh dilaporkan terputus.
Distribusi logistik darurat melalui jalur udara harus dipercepat mengingat banyak akses darat terputus. Ini penting untuk menjangkau daerah-daerah terisolasi seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
Pemerintah diminta menggerakkan dapur umum darurat dengan memanfaatkan Dapur MBG milik TNI, Polri, dan BNPB guna memastikan kebutuhan pangan harian masyarakat terpenuhi.
Kelangkaan bahan pangan menyebabkan harga cabai di Padang Sidempuan melonjak dari Rp50.000 menjadi Rp100.000 per kilogram.
Pemerintah perlu mengonsolidasikan data nasional agar penanganan bencana menjadi lebih terukur, tepat sasaran, dan tidak parsial.
Perlu sinergi kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian PUPR untuk infrastruktur darurat, Kominfo untuk pemulihan jaringan komunikasi, serta Kementerian Kesehatan untuk layanan medis.
AMSI juga mendukung upaya investigasi komprehensif terkait pemicu bencana. Menurut AMSI, banjir besar ini tidak hanya dipicu faktor alam seperti curah hujan ekstrem atau Siklon Tropis Senyar, tetapi diperparah oleh kerusakan lingkungan, deforestasi, dan alih fungsi lahan.
Ditemukannya gelondongan kayu di berbagai lokasi menguatkan dugaan adanya masalah pada tata kelola lingkungan atau indikasi pembalakan liar.
Selain itu, AMSI menyoroti risiko dari praktik industri ekstraktif yang tidak mematuhi regulasi lingkungan. Bencana ini menjadi pengingat bahwa eksploitasi hutan yang tidak terkendali dapat memperbesar potensi bencana di masa depan.
Di tengah kondisi darurat yang juga mengganggu sistem telekomunikasi—mulai dari listrik padam total hingga sinyal hilang-timbul yang memaksa penggunaan perangkat Starlink di posko dan kantor desa—AMSI menegaskan bahwa peran media kredibel sangat penting.
Media lokal dan nasional harus dilibatkan untuk menjaga alur informasi resmi serta mengawasi jalannya penanganan bencana.
AMSI juga menyoroti kondisi jurnalis dan pekerja media di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang turut menjadi korban.
Banyak dari mereka kehilangan rumah, terisolasi, dan mengalami kelangkaan bahan bakar untuk operasional sehingga menghambat kerja peliputan.
Wilayah terdampak yang dilaporkan meliputi:
14 kabupaten/kota di Aceh: Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Nagan Raya, Aceh Barat, Bireuen, Aceh Selatan, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Timur, Aceh Jaya, dan Kota Subulussalam.
5 kabupaten/kota di Sumatera Utara: Humbang Hasundutan, Batubara, Mandailing Natal, Kota Medan, dan Binjai.
13 kabupaten/kota di Sumatera Barat: Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Agam, Kota Solok, dan sejumlah daerah lain yang masih dalam pendataan.
AMSI mengungkapkan bahwa kondisi darurat diperkirakan berlangsung hingga dua hingga tiga hari ke depan. Karena itu, bantuan langsung terkait kebutuhan makan dan kebutuhan dasar lainnya perlu segera didistribusikan.
AMSI juga meminta Pemerintah Pusat dan BNPB memberikan akses prioritas bagi jurnalis yang bertugas di daerah terisolasi, termasuk dukungan logistik, BBM, dan akses komunikasi darurat agar mereka dapat menjalankan tugas peliputan.
AMSI berharap seruan ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana banjir besar di Sumatera sehingga korban dan masyarakat terdampak dapat tertangani dengan optimal.
Doa dan solidaritas disampaikan untuk seluruh korban bencana: #PrayforSumatera.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
