Jakarta, Sumselupdate.com – Sejumlah kelompok aktivis 1998 yang tergabung dalam IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu mengeluarkan Maklumat Matraman. Mereka mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera menjalankan agenda-agenda Reformasi 1998.
Bahkan, para aktivis mengancam akan mendorong percepatan Pemilihan Umum (Pemilu) atau mendesak Prabowo dan Gibran mundur dari jabatan apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi.
Sikap politik tersebut disampaikan dalam Forum Diskusi 98 Menggugat bertajuk “Pemuda Kritisi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang digelar di Restoran Handayani Prima, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Forum yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 itu menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi masyarakat sipil terhadap perjalanan reformasi dan arah pemerintahan setelah dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.
“Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, para aktivis akan mendesak percepatan Pemilu atau meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya,” demikian keterangan tertulis yang disampaikan para aktivis, dikutip Minggu (1/11/2026).
Sejumlah tokoh aktivis 1998 dan perwakilan mahasiswa hadir sebagai pembicara, di antaranya Mixilmina Munir, Edysa Girsang, Bambang Sri Pujo, Aceng Ahmad Nasir, Dendy SE dari GMNI Jakarta, serta M. Rizky Pratama selaku Ketua BEM KM Institut STIAMI. Diskusi dimoderatori aktivis 98 Garis Lucu, Ignatius Indro.
Aktivis 98: Perjuangan Reformasi Tidak Boleh Diserahkan kepada Elite
Aktivis GERAK 98, Mixilmina Munir, mengingatkan bahwa perjuangan memperbaiki bangsa tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada elite politik atau pihak yang sedang memegang kekuasaan.
Menurutnya, perubahan Indonesia harus tetap menjadi agenda dan tanggung jawab masyarakat luas.
“Jangan sampai perjuangan untuk memperbaiki bangsa ini justru kita serahkan kepada elite politik. Perubahan Indonesia harus tetap menjadi perjuangan rakyat, bukan hanya menjadi urusan mereka yang sedang memegang kekuasaan,” kata Mixil.
Dia menegaskan, semangat Reformasi 1998 harus terus dijaga dan tidak boleh berhenti hanya karena telah terjadi pergantian pemerintahan.
Sementara itu, Bambang Sri Pujo menyampaikan kritik terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Dia menilai masyarakat tidak bisa terus menggantungkan harapan kepada pemerintah untuk memperbaiki keadaan bangsa.
“Masyarakat sekarang sudah tidak bisa berharap kepada pemerintah untuk memperbaiki bangsa ini. Karena itu, rakyat harus mulai membangun kekuatannya sendiri dan tidak boleh terus-menerus menunggu perubahan datang dari atas,” ujar Bambang.
Aktivis Dorong Gerakan Mahasiswa Lebih Terorganisasi
Pandangan serupa disampaikan Aceng Ahmad Nasir. Dia berharap munculnya kembali gerakan mahasiswa menjadi awal kebangkitan kekuatan perubahan di Indonesia.
Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak boleh berhenti pada demonstrasi atau aksi sesaat, tetapi harus berkembang menjadi gerakan yang lebih terorganisasi dengan agenda perjuangan yang jelas.
“Saya berharap gerakan mahasiswa yang dilakukan saat ini terus berkembang. Jangan berhenti hanya pada demonstrasi atau aksi-aksi sesaat, tetapi harus tumbuh menjadi kekuatan revolusioner yang mampu mendorong perubahan bangsa,” ungkapnya.
Dia juga mengingatkan mahasiswa agar kembali menjalankan peran historis sebagai kekuatan moral dan intelektual yang berani mengkritisi jalannya pemerintahan.
Maklumat Matraman Soroti Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pembacaan Maklumat Matraman oleh Edysa Girsang menjadi puncak kegiatan tersebut.
Dalam maklumat itu, para aktivis menegaskan tuntutan agar pemerintah segera menjalankan agenda Reformasi 1998.
Apabila tuntutan tidak dipenuhi, mereka menyatakan akan mendorong dua pilihan politik, yakni percepatan Pemilu atau mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Dalam forum tersebut, para peserta juga membahas berbagai persoalan mendasar yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Isu yang dibahas meliputi prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, demokrasi, kebebasan sipil, krisis ekologi, kebakaran hutan, hingga penangkapan aktivis pro demokrasi.
Para aktivis menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya program pemerintah. Manfaat nyata bagi masyarakat, pemerataan kesejahteraan, transparansi, serta perlindungan demokrasi dinilai menjadi aspek penting.
Melalui Maklumat Matraman, kelompok 98 Menggugat menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara dalam mengawal arah perjalanan bangsa.
Mereka juga mengingatkan semangat Sumpah Pemuda 1928 dan Reformasi 1998 harus terus menjadi energi bagi generasi muda untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan berdaulat.
“Pemuda tidak meminta panggung. Pemuda menuntut tanggung jawab.”
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
