Palembang, Sumselupdate.com – Sejumlah para petani dan suku anak dalam Jambi yang melakukan jalan kaki memperjuangkan masalah konflik agraria mampir di Kantor DPRD Sumsel, Rabu (6/3).

Koordinator GNP 33 untuk Trisakti KPP PRD, Alif Kamal mengatakan gerakan jalan kaki 1000 KM dari Petani Jambi dihentikan sementara.

Menurutnya, sudah adanya hasil rundingan antara perwakilan petani dengan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Proses perundingan itu membuahkan hasil. Tuntutan warga suku anak dalam dan petani Jambi antara warga Kunangan Jaya dengan PT REKI, konflik agraria warga Kunangan Jaya dengan PT AAS, (WN) dan PT REKI dan konflik agraria warga Mekarja dengan PT AAS, PT WN serta konflik agraria warga Tanjung Jabung Timur dengan TNB telah disetujui oleh kementerian terkait.

Kesepakatan yang dihasilkan, di antaranya pengembalian areal seluas 3.550 hektare milik suku anak dalam 113 yang berkonflik dengan PT Asiatic Persada telah direspon oleh Mentri ATR RI melalui surat nomor :1373/020/III/2016.

“Gerakan nasional jalan kaki 1000 KM ini kita hentikan sementara. Untuk memberikan waktu realisasi menjalankan hasil keputusan tersebut. Jika tidak dijalankan keputusan itu kami akan melanjutkan jalan kaki ke Istana Presiden,” ungkap Alif Kamal didampingi KorlapJoko Supriyadi Nata dan Ketum KPP STN, Ahmad Rifai.

Upaya petani Jambi mempertahankan tanahnya yang diduga diserobot sejumlah perusahaan perkebunan, tak mengenal lelah.

Ratusan petani asal Jambi ini berjalan kaki selama 21 hari terhitung sejak 17 Maret lalu start dari Kantor Gubernur Jambi.

Salah seorang petani asal Jambi yang tergabung dalam rombongan, Imam (34) warga Mekarjaya kecamatan Surolangun Jambi kepada para wartawan mengatakan, perjuangannya dan rekan petani lainnya tak lain untuk mempertahankan hak atas tanah milik para petani.

“Kami bukan cari kekayaan pak! Cuma mau cari makan untuk keperluan bertahan hidup. Ini saya ikut berangkat, ninggalin dua anak dan istri,” kata Imam. (erk)