Palembang, Sumselupdate.com – Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) bakal berlangsung menarik dan seru.
Tercatat empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel bakal berlaga di pesta demokrasi secara serentak yang akan digelar Juni 2018 nanti.
Keempat pasang calon itu masing-masing H Dodi Reza Alex dan HM Giri Ramandha N KIemas yang didukung Partai Golkar, PDIP dan PKB dengan total 29 kursi di DPRD Sumsel.
Selain itu, ada pasangan H Herman Deru dan H Mawardi Yahya yang diusung Partai NasDem, Hanura, dan PAN dengan total 16 kursi di DPRD Sumsel.
Kemudian, pasangan H Ishak Mekki dan Yudha Pratomo Mahyudin yang diusung Partai Demokrat (PD), PBB, dan PPP dengan total 15 kursi di DPRD Sumsel.
Terakhir pasangan H Saifudin Aswari Rivai dan M Irwansyah SR (Walikota Pangkalpinang) yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS dengan 15 kursi di DPRD Sumsel.
Mengenai kans keempat pasang calon ini untuk memenangkan pertarungan, menurut pengamat politik dari IKA Fisip Universitas Sriwijaya (Unsri), Bagindo Togar Butar-Butar, dari distribusi kursi legislatif dari beragam parpol sebagai syarat dukungan menunjukkan basis dukungan yang merupakan representasi secara nasional dan merambah ranah politik di Sumsel.
Dikatakannya, ada tiga calon gubernur yang sangat kuat derajat kader kepartaiannya, kecuali pasangan Herman Deru dan Mawardi Yahya.
Artinya akan terjadi adu endurance (daya tahan) serta ketangguhan instrumen partai dalam merebut simpati warga, baik dari sisi program kerja, visi misi, dan model kampanye.
“Kemenangan calon juga ditentukan isu strategis maupun soliditas serta militansi tim pemenangan,” katanya, Minggu (7/1/2018) malam.
Namun dipastikan isu SARA takkan muncul dalam kampanye dan Hari H pelaksanaan pilkada, dikarenakan antar-parpol yang berideologi nasionalis dan agama saling berkoalisi dalam memberikan dukungan pasangan calon.
“Sesungguhnya antar pasangan calon masih dituntut kerja keras supaya bisa memenangkan,” katanya.
Selain itu kompetisi demokrasi di tingkat provinsi, karena cakupan dan sebaran pemilih rasional semakin meningkat di Sumsel ditambah menguatnya peran IT yang sangat mempengaruhi persepsi pemilih maupun mempersempit peluang untuk merekayasa hasil suara.
“Tentunya komitmen elite politik untuk mendorong publik untuk mengeliminasi pihak-pihak yang berusaha melakukan politik uang, dengan memberi cap sanksi sosial, bahwa pemimpin yang masih saja melegalkan transaksional politik uang adalah pemimpin yang sangat tidak berkualitas sekaligus tidak beradab,” katanya. (ery)











