Kemenkum Sumsel Minta Paralegal Aktif Layani Masyarakat, Posbankum Desa di OKI Diperkuat

Writer: - Jumat, 20 November 2026
Kegiatan Sosialisasi Pengoptimalan Layanan Posbankum se-Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten OKI, yang diikuti kepala desa dan paralegal untuk memperkuat pelayanan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. (Foto: Sumselupdate.com/Kemenkum Sumsel)

Kayuagung, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mendorong peningkatan keaktifan paralegal dalam memberikan pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat semakin mudah memperoleh informasi, konsultasi, dan akses bantuan hukum ketika menghadapi persoalan hukum.

Selain meningkatkan aktivitas pelayanan, Kemenkum Sumsel juga menekankan pentingnya tertib administrasi, pencatatan, dan pelaporan setiap layanan Posbankum melalui sistem yang disediakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Read More

Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Sosialisasi Pengoptimalan Layanan Pos Bantuan Hukum se-Kecamatan Lempuing Jaya yang diinisiasi Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Jumat (20/11/2026).

Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Camat Lempuing Jaya, Desa Lubuk Seberuk, dan diikuti 18 kepala desa beserta paralegal se-Kecamatan Lempuing Jaya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, menegaskan bahwa Posbankum merupakan instrumen penting untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan informasi dan pendampingan hukum.

Menurutnya, keberadaan Posbankum perlu didukung dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

Kedua program tersebut memiliki peran yang saling melengkapi. Kadarkum berfungsi membangun pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban serta kesadaran untuk menaati hukum. Sementara Posbankum menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, konsultasi, dan akses bantuan hukum ketika menghadapi persoalan.

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten OKI, Hj. Uswatun Hasanah, mengatakan kegiatan sosialisasi tersebut sekaligus menjadi sarana monitoring untuk memastikan layanan Posbankum di setiap desa berjalan optimal.

Monitoring juga mencakup ketertiban pencatatan dan pelaporan layanan melalui sistem yang telah ditentukan.

Menurut Uswatun, penguatan Kadarkum dan Posbankum perlu dilakukan secara bersamaan agar masyarakat tidak hanya memahami aturan hukum, tetapi juga mengetahui akses layanan yang dapat dimanfaatkan ketika menghadapi permasalahan hukum.

Sementara itu, Koordinator Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan, H. Asnedi, menekankan bahwa keberhasilan Posbankum tidak cukup diukur dari jumlah desa yang telah membentuk layanan tersebut.

Lebih dari itu, keberadaan Posbankum harus diikuti aktivitas pelayanan yang berkelanjutan serta pelaporan yang tertib oleh paralegal.

“Kadarkum membangun kesadaran dan budaya hukum masyarakat, sementara Posbankum menjadi tempat masyarakat memperoleh akses layanan ketika menghadapi persoalan hukum. Keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mengetahui ke mana harus mencari bantuan,” jelas Asnedi.

Ia menambahkan, setiap layanan yang diberikan paralegal perlu didokumentasikan dan dilaporkan melalui sistem BPHN. Pelaporan tersebut diperlukan untuk mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Posbankum secara berjenjang.

Karena itu, kepala desa dan paralegal didorong lebih aktif mencatat serta melaporkan setiap layanan yang diberikan agar aktivitas Posbankum dapat terdata dan terpantau dengan baik.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman peserta, kegiatan tersebut juga diisi dengan pembagian Buku Saku Posbankum. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada Kepala Bagian Hukum Pemkab OKI.

Buku saku tersebut diharapkan menjadi panduan bagi kepala desa dan paralegal dalam menjalankan pelayanan sekaligus memenuhi kewajiban pencatatan dan pelaporan Posbankum.

Melalui penguatan Posbankum dan Kadarkum, Kemenkum Sumsel berharap akses keadilan semakin dekat dengan masyarakat desa. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki pemahaman hukum yang lebih baik, tetapi juga mengetahui tempat dan mekanisme untuk memperoleh bantuan ketika menghadapi persoalan hukum.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts