Palembang, Sumselupdate.com – Nama anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Budi Hoiru, disebut dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengondisian pekerjaan konstruksi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.

Penyebutan tersebut muncul saat saksi Utari memberikan keterangan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang. Utari menyebut sejumlah paket pekerjaan yang menjadi objek perkara merupakan paket milik anggota DPRD PALI.

Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pitriadi SH MH tersebut menghadirkan tujuh saksi untuk memberikan keterangan terkait proses pengadaan proyek, pembuatan dokumen penawaran hingga dugaan pemberian uang dalam pelaksanaan pekerjaan.

Perkara ini menyeret lima terdakwa, yakni tiga aparatur sipil negara (ASN), Sephy Hendika, Ardi, dan Arif Gunawan, serta dua pihak swasta, Subela dan Yusrizal.

Dalam persidangan, saksi Reza mengaku pernah diminta membuat dokumen penawaran untuk delapan paket pekerjaan. Permintaan tersebut, menurut keterangannya, berasal dari pihak pemborong dan Yusrizal.

Reza menjelaskan, dokumen penawaran dibuat menggunakan laptop miliknya dan kemudian diunggah untuk kepentingan proses pengadaan.

“Yusrizal menyuruh saya membuat dokumen penawaran,” ungkap Reza di hadapan majelis hakim.

Ia juga menyebut laptop yang digunakan untuk membuat dokumen tersebut kini telah diamankan Kejaksaan Negeri PALI.

Sementara itu, saksi Putra menerangkan bahwa dokumen yang dibuat meliputi surat pengantar data dan SKP. Setelah selesai, dokumen tersebut diserahkan kepada Utari untuk diperiksa.

Menurut Putra, Utari memeriksa dokumen penawaran satu per satu sebelum menyatakan seluruh persyaratan telah lengkap.

Putra juga mengaku menerima uang Rp1 juta dari Yusrizal sebagai imbalan jasa pembuatan dokumen penawaran. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Utari.

Namun, ia mengaku hanya menerima Rp300 ribu dari Utari untuk membeli tinta dan kertas yang digunakan dalam pembuatan surat penawaran.

“Saya menerima uang Rp1 juta dari Yusrizal untuk jasa membuat penawaran. Uang itu saya berikan kepada Ibu Utari, kemudian saya diberi Rp300 ribu,” jelasnya.

Keterangan lain disampaikan Utari, yang merupakan istri terdakwa Ardi. Ia mengaku tidak pernah menolak surat keputusan (SK) terkait pekerjaan karena dokumen tersebut berasal dari kepala dinas.

Dalam persidangan, Utari juga menyebut paket pekerjaan yang dipersoalkan merupakan paket anggota DPRD PALI bernama Budi Hoiru.

Ia menjelaskan, kepala dinas pernah memerintahkannya untuk mengonfirmasi kepada Budi Hoiru mengenai pihak yang melaksanakan pekerjaan di lapangan melalui PPK Ardi.

Menurut Utari, setelah Ardi menghubungi Budi Hoiru, anggota DPRD tersebut mengarahkan agar Yusrizal menjadi pelaksana pekerjaan.

“Ardi menelepon Budi untuk mengonfirmasi siapa pelaksana di lapangan. Ternyata anggota DPRD mengarahkan kepada Yusrizal,” kata Utari.

Hakim kemudian memastikan identitas anggota DPRD yang dimaksud.

“Siapa anggota dewan tersebut?” tanya hakim.

“Budi Hoiru, anggota DPRD PALI,” jawab Utari.

Meski demikian, Utari membantah pernah menerima fee dari terdakwa Yusrizal.

Dugaan Korupsi 10 Paket Proyek

Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan dugaan pengondisian terhadap 10 paket pekerjaan konstruksi di lingkungan Dinas Perkim dan Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.

Subela diduga bertindak seolah-olah sebagai direktur CV Nengkoda Jaya. Ia juga didakwa memalsukan tanda tangan direktur perusahaan tersebut untuk mengerjakan enam paket proyek konstruksi.

Enam paket pekerjaan itu terdiri dari lima proyek pembangunan drainase di lingkungan Dinas Perkim dan satu proyek rehabilitasi ruang kelas SDN 13 Penukal.

Dalam pelaksanaannya, Subela didakwa bekerja sama dengan Sephy Hendika selaku PPK Dinas Perkim untuk lima proyek drainase. Sementara proyek rehabilitasi ruang kelas SDN 13 Penukal diduga melibatkan kerja sama dengan Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan.

JPU juga menguraikan dugaan pemberian imbalan atau fee kepada kedua terdakwa yang menjabat sebagai PPK tersebut.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten PALI sebagaimana tercantum dalam dakwaan, pelaksanaan enam paket proyek yang dinilai tidak sesuai kontrak mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp576 juta.

Selain itu, JPU mengungkap dugaan penyimpangan pada empat paket proyek konstruksi lainnya yang dikerjakan terdakwa Yusrizal selaku rekanan. Keempat proyek tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak sehingga menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp332 juta.

Dengan demikian, total kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi 10 paket proyek tersebut berdasarkan dakwaan JPU mencapai lebih dari Rp904 juta.

Atas perbuatan yang didakwakan, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikaitkan dengan Pasal 603 atau Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(**)