Palembang, Sumselupdate.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan penasihat hukum tiga terdakwa kasus dugaan suap pengondisian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kabupaten Muaraenim.
Ketiga terdakwa tersebut yakni Edison, Fika Nur Alawi, dan Cory Erin Hardi. Putusan sela dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Sangkot Lumban Tobing SH MH dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (12/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan keberatan yang diajukan penasihat hukum para terdakwa tidak dapat diterima. Hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian.
“Menyatakan perlawanan terdakwa Edison, Fika dan Cory tidak diterima dan memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara dan pembuktian pokok perkara,” tegas hakim saat membacakan putusan sela.
Menanggapi putusan tersebut, JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Surya Dharma Tanjung SH bersama tim menyatakan siap melanjutkan proses persidangan dengan menghadirkan sejumlah saksi dan ahli.
JPU mengungkapkan, berdasarkan dakwaan dan alat bukti yang telah disiapkan, terdapat 79 orang saksi yang keterangannya menjadi bagian dari pembuktian perkara. Namun, dalam persidangan mendatang, KPK berencana menghadirkan 25 saksi dan tiga orang ahli.
Selain itu, JPU juga akan mengajukan 241 barang bukti, termasuk dokumen elektronik, surat, serta keterangan terdakwa.
Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Edison, Jonatan Sirait SH dan Sehan Zihantara SH, menyatakan tetap meyakini kliennya tidak pernah memerintahkan ataupun mengetahui adanya pemberian janji atau hadiah kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengubah penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
“Kami akan buktikan klien kami telah melakukan semua terkait LHP Pemkab Muara Enim sesuai prosedur tanpa adanya niat jahat,” ujar Jonatan.
Pihaknya juga akan membuktikan bahwa setiap pertemuan antara Edison dan pihak BPK berlangsung secara resmi. Mereka membantah adanya pemberian janji maupun hadiah dengan tujuan memengaruhi hasil pemeriksaan BPK.
Selain itu, penasihat hukum menegaskan tidak terdapat bukti yang menghubungkan Edison dengan aliran dana, khususnya transaksi keuangan senilai Rp500 juta yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
“Tidak ada satu pun yang menghubungkan klien kami dengan aliran dana, terutama transaksi keuangan terkait dana Rp500 juta yang dipermasalahkan,” tutupnya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
