Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menyoroti sejumlah kendala dalam penerapan kebijakan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).
Persoalan tersebut mengemuka dalam Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026 yang membahas evaluasi dampak Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Notaris, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara itu diikuti secara daring oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Nur ‘Ainun, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK). Mereka mengikuti diskusi dari Ruang Rapat Kepala Divisi P3H.
Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Budi Argap Situngkir, menilai evaluasi kebijakan MKN perlu difokuskan pada kesenjangan antara ketentuan regulasi dan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, kejelasan kewenangan, mekanisme kerja, serta dukungan operasional menjadi faktor penting agar MKN dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
“Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran strategis dalam menjaga profesionalitas Notaris. Karena itu, evaluasi kebijakan tidak cukup hanya melihat kesesuaian norma, tetapi juga perlu mencermati berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil evaluasi harus dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun dukungan anggaran,” ujar Budi.
Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, dalam arahannya menekankan pentingnya evaluasi dampak kebijakan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi MKN sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan regulasi.
Diskusi menghadirkan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat, Natalia Pandiangan, yang memaparkan perspektif mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan MKN.
Selanjutnya, Kepala Divisi P3H, Apri Listiyanto, menyampaikan hasil evaluasi implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Dari evaluasi tersebut, terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Di antaranya, pemahaman aparat penegak hukum terhadap kewenangan MKN yang dinilai belum optimal, belum adanya dasar hukum untuk pelaksanaan sidang secara virtual, serta keterbatasan anggaran operasional.
Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sulawesi Utara, Karel Butarbutar, juga menyampaikan pandangan dari perspektif organisasi profesi. Pembahasan antara lain menyangkut mekanisme pelaksanaan kewenangan MKN, khususnya dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan notaris.
Para peserta turut memberikan masukan terkait efektivitas pelaksanaan kebijakan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota, struktur organisasi, tata kerja, hingga dukungan anggaran MKN.
Bagi Kanwil Kemenkum Sumsel, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan penting untuk mendorong kebijakan MKN yang tidak hanya memiliki landasan hukum jelas, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Melalui keikutsertaan dalam forum tersebut, Kanwil Kemenkum Sumsel menyatakan dukungannya terhadap pengembangan kebijakan hukum berbasis evaluasi sebagai bahan rekomendasi untuk menyempurnakan regulasi dan tata kelola Majelis Kehormatan Notaris ke depan.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
