Palembang, Sumselupdate.com – Penasehat hukum korban Joki Halim, Marulam Simbolon SH, menilai tuntutan tersebut terlalu ringan jika dibandingkan dengan perbuatan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Marulam mengaku kecewa, begitu juga dengan kliennya. Menurutnya, selama proses persidangan, mulai dari pemeriksaan saksi hingga alat bukti, telah terungkap fakta yang menguatkan dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. “Berdasarkan fakta-fakta persidangan, sejak pemeriksaan saksi, pemeriksaan alat bukti, bahkan pengakuan terdakwa sendiri, jelas-jelas mengakui perbuatannya. Terdakwa juga tidak membantah keterangan para saksi,” ujar Marulam.
Ia menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penggelapan dalam jabatan sebagaimana Pasal 488 KUHP.
Menurutnya, ketentuan tersebut mengatur pemberatan terhadap penggelapan yang dilakukan seseorang karena hubungan pekerjaan atau jabatan yang memberinya kepercayaan.
Marulam mengungkapkan, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa yang dipercaya mengelola administrasi toko diduga menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk mengambil uang milik korban.
Bahkan, terdakwa disebut membuat kartu ATM sendiri dan menggunakannya untuk mengambil uang dari rekening. Selain itu, terdapat sejumlah pembayaran pelanggan yang diduga masuk ke rekening pribadi terdakwa.
“Dia ini orang kepercayaan penuh. Dia menerima pembayaran dari para pelanggan, kemudian menyetorkannya. Namun, kepercayaan itu justru disalahgunakan,” tegasnya.
Menurut Marulam, lebih dari 10 kali pembayaran pelanggan diduga ditransfer ke rekening pribadi terdakwa dan tidak diserahkan kepada pemilik toko.
Atas dasar itu, ia menilai tuntutan satu tahun penjara sangat jauh dari rasa keadilan, terlebih ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan disebut mencapai lima tahun penjara.
“Kalau ditanya ringan atau tidak, ini sangat ringan. Ancaman hukumannya lima tahun, tetapi tuntutannya hanya satu tahun. Kami sangat keberatan dan kecewa,” ungkapnya.
Marulam berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa.
Ia menegaskan, hakim tidak terikat sepenuhnya pada tuntutan JPU, melainkan harus mempertimbangkan alat bukti yang sah serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.
“Kami berharap majelis hakim bisa menghukum terdakwa seberat-beratnya. Hakim tidak terikat dengan tuntutan JPU. Yang terpenting, putusan harus berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim,” katanya.
Lebih lanjut, Marulam mengungkapkan bahwa hingga tuntutan dibacakan, uang milik korban yang diduga digelapkan tersebut belum dikembalikan.
Pihaknya juga membuka kemungkinan menempuh langkah hukum dengan menyurati pihak-pihak berwenang, termasuk pengawasan kejaksaan dan Kejaksaan Tinggi, apabila nantinya putusan dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan.
“Kerugian klien kami sampai sekarang belum dikembalikan sedikit pun. Namun, terlepas dari dikembalikan atau tidak, kita harus berbicara mengenai perbuatan pidana dan pembuktiannya. Kami berharap hakim memutus perkara ini secara adil dan bijaksana,” tutupnya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
