Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sumatera Selatan berpartisipasi dalam Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026 yang membahas evaluasi dampak regulasi jaminan fidusia.
Kegiatan bertema ‘Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan dan Penghapusan Jaminan Fidusia’ tersebut digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (9/11/2026).
Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Budi Argap Situngkir, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Sumsel mengikuti kegiatan dari Ruang Rapat Kepala Divisi P3H.
Budi Argap mengatakan, evaluasi terhadap implementasi regulasi merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan yang telah ditetapkan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, diskusi tersebut menjadi ruang untuk menghimpun berbagai perspektif dan masukan terkait pelaksanaan regulasi jaminan fidusia.
“Melalui kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan ini, kita dapat memperoleh perspektif dan masukan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan regulasi jaminan fidusia. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, adaptif, dan mampu memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Argap.
Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kanwil Kemenkum Maluku, Farida Wahid. Selanjutnya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, memberikan arahan strategis sekaligus membuka secara resmi DSK Tahun 2026.
Dalam arahannya, Andry menekankan pentingnya evaluasi dampak regulasi jaminan fidusia untuk memastikan terciptanya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Memasuki sesi pemaparan, Penyuluh Hukum Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Wicaksono Rinaldi, menjelaskan kerangka normatif dan teknis operasional layanan jaminan fidusia.
Ia menyampaikan bahwa seluruh proses layanan, mulai dari pendaftaran, perubahan, perbaikan, pemberitahuan penghapusan atau roya, hingga pencarian dan pengunduhan data, telah terintegrasi secara elektronik melalui aplikasi Fidusia Online pada laman ahu.go.id.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, sertifikat jaminan fidusia diterbitkan dan dicatat dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan permohonan setelah pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Wicaksono juga menyoroti pentingnya pemberitahuan penghapusan atau roya dalam waktu 14 hari. Langkah ini diperlukan untuk mencegah fidusia ganda, melindungi pihak ketiga yang beritikad baik, serta menjaga validitas data dalam pangkalan data jaminan fidusia.
98,5 Persen Sertifikat Belum Dilakukan Roya
Pemaparan berikutnya disampaikan Kepala Subdirektorat Layanan Hukum Perdata, Endah Widyaningsih, yang mewakili Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Maluku, Rapin S. Rumakat.
Dalam paparannya, Endah mengungkap hasil evaluasi lapangan dan kertas kerja kebijakan di wilayah Maluku.
Berdasarkan evaluasi periode 2017–2018, tercatat sebanyak 42.315 pendaftaran jaminan fidusia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41.686 sertifikat atau sekitar 98,5 persen belum dilakukan penghapusan atau roya meskipun kredit telah dinyatakan lunas.
Temuan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi implementasi regulasi jaminan fidusia, khususnya terkait kepatuhan pemberitahuan penghapusan setelah kewajiban kredit diselesaikan.
Ia juga menjelaskan bahwa layanan Kantor Wilayah pada dasarnya bersifat administratif-registratif dan nonverifikatif. Sementara itu, tanggung jawab atas kebenaran materiil data berada pada pemohon melalui mekanisme self-assessment.
Hasil evaluasi tersebut turut menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang disusun berdasarkan tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Sementara itu, perspektif akademis disampaikan Dr. Theresia N. A. Narwadan dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.
Ia menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap implementasi Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021. Di antaranya perbedaan masa berlaku hak akses antara korporasi dan perseorangan, belum adanya batas waktu maksimal pencetakan sertifikat setelah pembayaran, belum terstandardisasinya tarif jasa notaris, serta belum adanya pengaturan sanksi dan batasan wilayah objek pendaftaran notaris.
Sebagai perbandingan, Theresia juga mengulas praktik pendaftaran jaminan atas aset bergerak di Australia melalui Personal Property Securities Act (PPSA) dan Personal Property Securities Register (PPSR).
Sistem tersebut menerapkan ketentuan batas waktu penghapusan yang ketat serta sanksi denda terhadap kelalaian penghapusan data jaminan yang sudah tidak berlaku.
Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Para peserta menyampaikan pandangan, tanggapan, serta masukan terkait berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan jaminan fidusia.
Melalui forum tersebut, hasil analisis, temuan lapangan, dan rekomendasi yang dihimpun diharapkan menjadi masukan bagi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Ditjen AHU dalam menyempurnakan kebijakan jaminan fidusia.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sumsel menjadi bagian dari komitmen mendukung penguatan kebijakan hukum yang responsif dan adaptif, sekaligus mendorong pelayanan hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
