Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) memperdalam pemahaman mengenai pembaruan hukum acara pidana melalui Forum Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan Episode ke-19, Jumat (6/11/2026).
Forum bertema “Memahami Pembaruan Hukum Acara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” tersebut diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Babel.
Plt Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Kaswo, diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Slamet Iman Santoso. Ia mengikuti kegiatan bersama sejumlah Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Kegiatan dibuka Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra. Hadir pula Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti, Kasubdit Bina Perancang Siti Masitah, serta perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan perancang peraturan perundang-undangan dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam arahannya, Dhahana Putra menekankan pentingnya memahami pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pembaruan tersebut diarahkan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih modern dan berkeadilan, sekaligus menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila serta perkembangan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah substansi penting dalam KUHAP baru menjadi pembahasan forum, di antaranya penguatan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban, termasuk kelompok rentan.
Pembahasan juga mencakup penguatan koordinasi antaraparat penegak hukum serta penerapan sejumlah mekanisme hukum, seperti keadilan restoratif (restorative justice), pengakuan bersalah (plea bargain), dan perjanjian penundaan penuntutan (Deferred Prosecution Agreement) bagi korporasi.
Plt Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Kaswo, menyampaikan bahwa pemahaman terhadap pembaruan hukum acara pidana menjadi bagian penting dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur, khususnya Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
“Pembaruan KUHAP merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem peradilan pidana nasional yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak masyarakat. Kami mendorong seluruh perancang untuk terus meningkatkan kompetensi agar mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas, harmonis, dan selaras dengan perkembangan hukum nasional,” ujar Kaswo.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Slamet Iman Santoso, menekankan pentingnya memahami keterkaitan KUHAP baru dengan KUHP Nasional serta ketentuan penyesuaian pidana agar penerapannya berjalan konsisten.
“Forum ini menjadi sarana penting bagi para perancang untuk memperdalam pemahaman terhadap perubahan regulasi hukum pidana. Pengetahuan tersebut diperlukan agar setiap proses perancangan dan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dapat mendukung terciptanya kepastian hukum serta mencegah pertentangan antarperaturan,” ungkap Slamet.
Melalui keikutsertaan dalam forum tersebut, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.
Upaya ini diharapkan dapat mendukung pembentukan regulasi yang harmonis, memberikan kepastian hukum, serta tetap berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
