Komisi VII DPR RI Kecewa Herman Deru Tak Hadir, Soroti Serapan KUR Sumsel yang Hanya 2,5 Persen

Writer: - Jumat, 6 November 2026
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono dan Ketua Tim Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam agenda kunjungan kerja di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (6/11/2026). (Foto; Sumselupdate.com/Istimewa)

Palembang, Sumselupdate.com – Ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru dalam agenda kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (6/11/2026), menuai kekecewaan dari rombongan anggota DPR RI.

Padahal, kunjungan tersebut telah dijadwalkan sejak satu bulan sebelumnya dan melibatkan sejumlah mitra kementerian serta lembaga pemerintah pusat. Agenda rapat kerja yang sedianya membahas berbagai persoalan strategis pengembangan ekonomi Sumsel itu akhirnya ditunda.

Read More

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran orang nomor satu di Sumsel tersebut.

Menurut Bambang, kunjungan kerja Komisi VII bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

“Komisi VII itu komisi yang sangat strategis. Karena di dalamnya semua ekonomi kerakyatan ada di sini, termasuk industri. Mulai dari UMKM, industri, hingga pariwisata. Semuanya langsung berhubungan dengan rakyat dan masyarakat,” kata Bambang.

Ia menjelaskan, rombongan Komisi VII datang bersama sejumlah mitra kementerian dan lembaga yang diwakili pejabat setingkat eselon I, mulai dari direktur jenderal hingga deputi.

Karena itu, Bambang berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap agenda tersebut.

“Kami bukan gila hormat, tetapi tolong kita saling menghargai. Kalau memang ada acara lain, silakan. Paling tidak hadir sebentar, 10 menit untuk menyambut. Kami datang membawa mitra dengan tujuan mendorong ekonomi yang ada di daerah,” tegasnya.

Selain persoalan ketidakhadiran gubernur, Komisi VII DPR RI juga mengungkap sejumlah catatan terkait perkembangan ekonomi Sumsel. Mulai dari rendahnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), belum berkembangnya kawasan industri, hingga minimnya desa wisata yang mencapai kategori mandiri.

1. Penyaluran KUR Sumsel Baru Rp7 Triliun

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Komisi VII DPR RI adalah rendahnya kontribusi penyaluran KUR di Sumsel dibandingkan total penyaluran nasional.

Bambang menyebut kontribusi Sumsel baru sekitar 2,5 persen dari total penyaluran KUR nasional. Padahal, pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan pembiayaan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kemudahan tersebut antara lain penurunan suku bunga KUR menjadi 6 persen dari sebelumnya 12 persen serta fasilitas pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan, sebagaimana disampaikan dalam pertemuan tersebut.

“Ini harusnya dimanfaatkan secara maksimal. Jangan sampai program yang sudah diberikan pemerintah pusat untuk kepentingan rakyat kecil justru tidak terserap dengan baik,” ujarnya.

Senada, Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mengungkapkan berdasarkan data yang mereka peroleh, dari total penyaluran KUR nasional sekitar Rp277 triliun, Sumsel baru menyerap sekitar Rp7 triliun atau kurang lebih 2,5 persen.

Menurut Lamhot, angka tersebut masih tertinggal dibandingkan sejumlah provinsi lain yang penyaluran KUR-nya mencapai 10 hingga 20 persen. Bahkan, di beberapa kabupaten, kontribusinya bisa mencapai 20 hingga 30 persen.

“Sumsel ini daerah migas dan pertambangan, tetapi penyerapan KUR-nya sangat kecil. Padahal, kalau pertumbuhan ekonomi suatu daerah berada di bawah rata-rata nasional, seharusnya kebutuhan terhadap KUR semakin besar,” jelasnya.

Lamhot juga menyebut pertumbuhan ekonomi Sumsel berada di angka 5,04 persen atau masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan data yang disampaikan dalam kunjungan tersebut.

2. Sumsel Belum Punya Kawasan Industri, Tanjung Carat Disorot

Persoalan berikutnya adalah pengembangan kawasan industri di Sumsel yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.

Bambang menilai kawasan industri memiliki peran penting dalam menarik investasi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang dimiliki daerah.

Ia berharap pembangunan kawasan industri, termasuk rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, menjadi salah satu agenda prioritas yang dibahas bersama pemerintah daerah.

Menurutnya, potensi sumber daya alam Sumsel perlu didukung infrastruktur industri dan konektivitas memadai agar mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat.

3. Dari 104 Desa Wisata, Belum Ada yang Mandiri

Sektor pariwisata berbasis desa juga menjadi perhatian Komisi VII DPR RI.

Lamhot Sinaga mengungkapkan, dari 104 desa wisata yang tercatat di Sumsel, belum ada satu pun yang masuk kategori desa wisata mandiri.

Sementara itu, hanya empat desa yang berhasil mencapai kategori desa wisata maju.

“Kami mengecek dari 104 desa wisata di Sumatera Selatan, ternyata belum ada satu pun yang bisa dikategorikan sebagai desa wisata mandiri. Dari 104 desa, hanya empat yang terkategorikan desa maju,” ungkap Lamhot.

Ia menilai potensi pariwisata Sumsel perlu didukung pembinaan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, promosi destinasi, serta keterlibatan pemerintah daerah.

Selain desa wisata, Komisi VII juga berencana membahas pengembangan desa kreatif, penguatan UMKM, dan sektor ekonomi kreatif sebagai bagian dari upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

4. Rapat Kerja Ditunda, Pemprov Sumsel Sebut Herman Deru Safari Jumat

Setelah mempertimbangkan situasi dan pentingnya kehadiran pemerintah daerah dalam agenda tersebut, rombongan Komisi VII DPR RI akhirnya memutuskan menunda rapat kerja hingga waktu yang akan dijadwalkan kembali.

Lamhot Sinaga mengatakan, keputusan tersebut diambil karena kunjungan kerja itu bertujuan membangun kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Dengan berat hati kami terpaksa harus menunda. Kalau ini kami lanjutkan, rasanya juga tidak elok. Kami datang ke berbagai daerah untuk membangun kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Lamhot.

Ia berharap Pemprov Sumsel dapat memberikan perhatian dan menyambut baik agenda kunjungan kerja ketika kembali dijadwalkan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumsel, Edward Candra, menjelaskan alasan ketidakhadiran Gubernur Herman Deru dalam agenda tersebut.

“Gubernur tidak hadir sedang Safari Jumat,” singkatnya.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts