Kemenkum Sumsel Siapkan Evaluasi Manajemen Risiko 2026, Data Dukung Mulai Diunggah 9 November

Writer: - Kamis, 5 November 2026
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sumsel, Bulan Mahardika Subekti, mengikuti pembukaan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2026 secara virtual, Kamis (5/11/2026). (Foto; Sumselupdate.com/Istimewa)

Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) mulai mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2026. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pengendalian risiko di lingkungan Kementerian Hukum.

Persiapan tersebut ditandai dengan keikutsertaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, dalam kegiatan pembukaan evaluasi secara virtual, Kamis (5/11/2026).

Read More

Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum tersebut dibuka Inspektur Wilayah III, Kurniaman Telaumbanua. Kegiatan ini juga diikuti jajaran pimpinan tinggi pratama, kepala kantor wilayah, kepala unit pelaksana teknis, serta pejabat dan pengelola manajemen risiko dari seluruh satuan kerja Kementerian Hukum.

Dalam arahannya, Kurniaman menjelaskan bahwa evaluasi tersebut bertujuan mengukur penerapan manajemen risiko secara objektif sekaligus memetakan tingkat kematangan pengelolaan risiko pada setiap satuan kerja.

Melalui evaluasi ini, diharapkan pengendalian risiko dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Seluruh tahapan evaluasi akan dilaksanakan menggunakan aplikasi digital melalui laman emr.kemenkum.go.id. Operator masing-masing satuan kerja dijadwalkan mengunggah data dukung pada 9–13 November 2026.

Setelah itu, proses dilanjutkan dengan tahapan wawancara, penilaian oleh evaluator, hingga panel evaluasi akhir.

Kurniaman menambahkan, evaluasi tahun 2026 juga menjadi tindak lanjut atas capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kementerian Hukum pada 2025 yang memperoleh Level 3 dengan nilai 3,463 berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penilaian tersebut mencakup tujuh parameter utama, di antaranya kepemimpinan yang kondusif, pembinaan sumber daya manusia, hubungan kerja antarinstansi, identifikasi dan analisis risiko, serta pemantauan berkelanjutan.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, mengatakan pihaknya mulai mempersiapkan pemenuhan data dukung dan memperkuat koordinasi antarbagian untuk memastikan seluruh tahapan evaluasi berjalan optimal.

Menurutnya, kesiapan tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui penerapan manajemen risiko yang terukur, transparan, dan akuntabel.

Dengan persiapan yang matang, Kanwil Kemenkum Sumsel diharapkan dapat mengikuti seluruh tahapan evaluasi secara optimal sekaligus memperkuat budaya sadar risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts