Bangka, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pembentukan produk hukum serta pelaksanaan reformasi hukum.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi implementasi kerja sama dan penguatan program hukum bersama Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka, Rabu (4/11/2026).
Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Kaswo, dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Slamet Iman Santoso, didampingi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Ismail, Analis Hukum Ahli Pertama, Galih Ardi Primadi, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Eka Trishea, serta peserta magang Kementerian Ketenagakerjaan, Vicky.
Rombongan Kanwil Kemenkum Babel diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka, Al Imran, bersama Analis Hukum Ahli Muda, Wini, di Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, meliputi penguatan kerja sama kelembagaan, peningkatan Indeks Reformasi Hukum (IRH), pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah (Anev Perda), serta optimalisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Dalam pembahasan, Kanwil Kemenkum Babel mendorong penguatan kerja sama melalui penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai landasan pelaksanaan berbagai program hukum yang lebih terarah dan berkelanjutan. Kerja sama tersebut diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antarlembaga sekaligus memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pembentukan dan evaluasi peraturan daerah.
Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan capaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bangka yang sebelumnya berhasil meraih nilai 97,00 dengan predikat AA. Capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat penataan regulasi, meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah, serta mengoptimalkan pelaksanaan reformasi hukum secara berkesinambungan.
Selain itu, pembahasan turut menyoroti pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah pada tahun 2026 yang difokuskan pada Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Evaluasi ini bertujuan meninjau kesesuaian materi muatan peraturan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, sekaligus mengidentifikasi ketentuan yang memerlukan penyempurnaan agar penerapannya semakin efektif.
Penyusunan Propemperda diharapkan dapat dilaksanakan secara sistematis dengan mempertimbangkan urgensi pembentukan regulasi, kebutuhan hukum masyarakat, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Secara terpisah, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung, Kaswo, menegaskan bahwa sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam memastikan proses pembentukan peraturan daerah berjalan secara terencana, harmonis, dan berkualitas.
“Pembentukan produk hukum daerah harus dilaksanakan melalui perencanaan yang matang, didukung koordinasi yang kuat, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan DPRD dan pemerintah daerah agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah,” ujar Kaswo.
Kaswo juga mengapresiasi capaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bangka yang memperoleh nilai 97,00 dengan predikat AA. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi pendorong untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola regulasi dan memperkuat pelaksanaan reformasi hukum.
Sementara itu, Kepala Divisi P3H, Slamet Iman Santoso, menekankan pentingnya penguatan koordinasi dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah, mulai dari perencanaan melalui Propemperda, penyusunan rancangan peraturan daerah, hingga pelaksanaan harmonisasi serta analisis dan evaluasi regulasi.
Menurutnya, keterlibatan Kanwil Kemenkum Babel dalam proses pembentukan regulasi daerah diharapkan dapat membantu memastikan kesesuaian materi muatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kualitas produk hukum yang dihasilkan.
Melalui kegiatan koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Babel menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan reformasi hukum dan peningkatan kualitas regulasi daerah melalui kolaborasi yang berkelanjutan dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
