Palembang, Sumselupdate.com – Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang Darussalam menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan sikap yang disampaikan pada 28 Oktober 2026 tersebut menjadi bentuk refleksi kritis HMI terhadap perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama terkait demokrasi, kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
HMI Cabang Palembang Darussalam menilai peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak seharusnya hanya menjadi kegiatan seremonial. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi kondisi bangsa sekaligus mengingatkan pemerintah agar menjalankan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Organisasi mahasiswa ini menyoroti sejumlah persoalan fundamental yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius, mulai dari perlindungan daya beli masyarakat, efektivitas program prioritas pemerintah, ancaman krisis iklim, pemberantasan korupsi, hingga jaminan kebebasan berpendapat dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Atas dasar itu, HMI Cabang Palembang Darussalam menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, menuntut realisasi dan pertanggungjawaban atas janji-janji kampanye Prabowo-Gibran. Pemerintah diminta menyampaikan laporan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik mengenai pelaksanaan komitmen politik selama masa kampanye.
Kedua, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program-program prioritas pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta kebijakan ekspansi perkebunan kelapa sawit.
HMI menilai program berskala besar harus dijalankan dengan memperhatikan transparansi anggaran, efektivitas, keberlanjutan lingkungan, dan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Ketiga, meminta pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan daya beli masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengatasi tekanan biaya hidup, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperluas kesempatan kerja yang layak, serta melindungi kelompok masyarakat rentan.
Keempat, mendesak percepatan mitigasi dan adaptasi terhadap krisis iklim, terutama melalui pemulihan lahan dan ekosistem yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut HMI, persoalan karhutla, khususnya di Sumatera Selatan, harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Pemulihan ekologis, pengawasan aktivitas korporasi, serta pencegahan kebakaran berulang perlu menjadi bagian dari kebijakan lingkungan berkelanjutan.
Kelima, menuntut penguatan pemberantasan korupsi dan pengawasan anggaran negara. HMI meminta penggunaan anggaran publik dilakukan secara transparan dan akuntabel serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga harus berjalan independen dan tanpa pandang bulu, termasuk dalam pelaksanaan program-program strategis nasional.
Keenam, mendesak pemerintah menjamin kebebasan berpendapat dan perlindungan HAM. Negara dinilai memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak masyarakat dalam menyampaikan kritik, melakukan pengawasan, serta menyuarakan aspirasi secara damai.
HMI menegaskan, demokrasi yang sehat membutuhkan ruang kebebasan sipil yang terlindungi, bukan pembatasan terhadap suara kritis masyarakat.
Ketua Bidang Kajian, Sosial, dan Advokasi (KASTRAD) HMI Cabang Palembang Darussalam, Muhammad Fatur Rahman, mengatakan pernyataan sikap tersebut bukan sekadar kritik terhadap pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab intelektual dan kebangsaan untuk mendorong perbaikan kebijakan publik.
“Dua tahun pemerintahan harus menjadi ruang evaluasi, bukan sekadar perayaan capaian. Kekuasaan harus terbuka terhadap kritik, sebab keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari besarnya program yang dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana keadilan, kesejahteraan, demokrasi, dan kelestarian lingkungan dapat diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Fatur.
Melalui pernyataan sikap tersebut, HMI Cabang Palembang Darussalam menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal kebijakan pemerintah secara kritis serta konstruktif.
HMI juga mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan harus senantiasa dipertanggungjawabkan melalui kebijakan yang berkeadilan, penghormatan terhadap hak-hak rakyat, dan keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan hidup.
Momentum Hari Sumpah Pemuda, lanjut HMI, menjadi pengingat bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab historis menjaga cita-cita kemerdekaan, memperjuangkan keadilan sosial, serta memastikan pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
