Palembang, Sumselupdate.com – Peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sumatera Selatan menuntaskan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV Tahun 2026.
Penyelesaian pelatihan ini diharapkan memperkuat kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN) dalam mendorong transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penuntasan pelatihan tersebut ditandai dengan kegiatan pelepasan peserta yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum RI secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan ini mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif Sektor Hukum: Akselerasi Transformasi Tata Kelola Kelembagaan Terpadu melalui Integrasi Layanan Digital demi Resiliensi dan Daya Saing Bangsa”.
Agenda tersebut diikuti 60 peserta dari berbagai instansi. Kegiatan turut dihadiri pimpinan BPSDM Hukum dan perwakilan Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan disaksikan jajaran pimpinan kantor wilayah kementerian di seluruh Indonesia.
Dari Kanwil Kemenkum Sumsel, kegiatan diikuti Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika Subekti serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Zainul Arifin.
Rangkaian pelepasan ditandai dengan penanggalan tanda peserta pelatihan, penyerahan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP), serta penyematan PIN Pemimpin Perubahan kepada para peserta.
Pada angkatan ini, sebanyak 19 peserta meraih predikat Sangat Memuaskan, sedangkan 41 peserta lainnya memperoleh predikat Memuaskan. Selain itu, penghargaan khusus diberikan kepada lima peserta teristimewa.
Para peserta juga menyampaikan Executive Summary Policy Brief yang memuat gagasan dan rekomendasi kebijakan. Kegiatan dilanjutkan dengan serah terima data alumni PKN Tingkat II untuk mendukung pengelolaan talenta dan pembinaan karier aparatur secara berkelanjutan.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, melalui sambutan yang diwakili Kepala BPSDM Hukum, menegaskan bahwa lulusan PKN Tingkat II harus mampu menjadi penggerak birokrasi yang adaptif, lincah, dan berintegritas.
Proyek perubahan yang disusun selama pelatihan, menurutnya, tidak boleh berhenti sebagai persyaratan kelulusan. Gagasan tersebut perlu diwujudkan melalui implementasi nyata untuk membangun tata kelola kelembagaan terpadu dan layanan hukum berbasis digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kegiatan ini turut disaksikan Tommy selaku Koordinator Tim Kerja Sumber Daya Manusia beserta tim.
Secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasi kepada para lulusan yang telah menyelesaikan rangkaian pelatihan kepemimpinan nasional tersebut.
Menurut Maju, penyematan PIN Pemimpin Perubahan menjadi awal tanggung jawab baru bagi para lulusan untuk mendorong birokrasi hukum yang tangguh dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Pelepasan dan penganugerahan PIN Pemimpin Perubahan ini bukan sekadar penutupan seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam mewujudkan birokrasi hukum yang tangguh dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ujar Maju.
Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum Sumsel akan terus memperkuat kepemimpinan adaptif dan kolaboratif di lingkungan kerjanya. Upaya tersebut diharapkan mendukung integrasi layanan hukum yang serentak, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
