Palembang, Sumselupdate.com – Pemerintah mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) untuk membangun infrastruktur pengelolaan air, seperti kanal blocking dan water intake.
Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menjaga lahan gambut tetap basah sekaligus mencegah terjadinya karhutla yang berulang setiap tahun, terutama saat kondisi lahan mulai mengering.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan, keterlibatan perusahaan diperlukan untuk memperkuat upaya mitigasi karhutla di wilayah yang memiliki potensi kebakaran tinggi.
“Kita meminta bantuan perusahaan-perusahaan untuk membuat infrastruktur, untuk mengatasi, memitigasi, agar wilayah-wilayah karhutla tidak terus terbakar,” ujar Diaz saat rapat koordinasi penanggulangan karhutla Sumsel, Rabu (7/10/2026).
Menurut Diaz, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan satuan tugas (satgas). Perusahaan yang berada di sekitar wilayah rawan kebakaran juga perlu berkontribusi menyediakan infrastruktur pengelolaan air yang dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.
Pemerintah, kata dia, saat ini tengah memetakan lokasi yang membutuhkan penyekatan kanal serta menentukan titik yang dapat digunakan sebagai sumber pengambilan air atau water intake.
“Daerah-daerah mana yang diperlukan untuk penyekatan, kemudian water intake bisa dilakukan di mana. Kita membutuhkan kontribusinya, mohon bantuan untuk kita bisa atasi semua ini,” katanya.
Dia menilai kondisi lahan gambut di sejumlah wilayah Sumsel saat ini cukup mengkhawatirkan karena mengalami kekeringan. Kondisi tersebut membuat ketersediaan air menjadi faktor penting dalam mencegah dan mengendalikan karhutla.
Namun, pembangunan kanal blocking juga menghadapi tantangan di lapangan. Diaz mengungkapkan, terdapat potensi penolakan dari masyarakat karena sejumlah kanal selama ini dimanfaatkan sebagai jalur transportasi untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan.
Menurutnya, perusahaan yang telah berkomitmen membantu pencegahan karhutla dapat menghadapi persoalan apabila pembangunan sekat kanal mengganggu aktivitas masyarakat.
“Ketika perusahaan sudah komitmen membantu, ternyata di level bawah banyak penolakan dari masyarakat karena tak bisa membawa hasil produksi pertanian dan perkebunannya,” ujarnya.
Karena itu, Diaz meminta pemerintah desa, dinas lingkungan hidup kabupaten/kota, serta pihak terkait lainnya ikut menjembatani kepentingan perusahaan dan masyarakat.
Komunikasi dengan warga dinilai penting agar pembangunan infrastruktur pengelolaan air untuk mencegah karhutla dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Di sini perlu kolaborasi antara pemerintah desa, dinas lingkungan hidup kabupaten/kota, dan lainnya untuk mengomunikasikannya kepada masyarakat,” tutupnya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
