Kayuagung, Sumselupdate.com — Peran admin media sosial pemerintah kini tidak lagi sebatas membuat dan mengunggah konten. Di tengah derasnya arus informasi digital, mereka dituntut mampu membaca dinamika masyarakat, mendeteksi isu sejak dini, memverifikasi informasi, hingga membantu pemerintah menentukan respons yang tepat.
Hal tersebut menjadi salah satu poin utama dalam Webinar PKP Talk #1 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (27/8/2026).
Webinar mengangkat tema ‘SMART ISU dan Media Monitoring Berita Daerah’ dengan topik “Pantau Isu, Baca Opini: Peran Media Monitoring untuk Komunikasi Pemerintah yang Responsif”.
Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom dan diikuti para admin media sosial organisasi perangkat daerah (OPD) serta kecamatan se-Kabupaten OKI. Peserta dari luar daerah juga turut mengikuti kegiatan tersebut.
Webinar menekankan pentingnya kemampuan aparatur pemerintah dalam memantau percakapan publik, mengenali isu yang berkembang, melakukan verifikasi informasi serta menyiapkan komunikasi yang cepat, akurat dan berbasis fakta.
Admin Medsos Harus Jadi Mata dan Telinga Pemerintah
Ketua Bidang Organisasi PWI OKI, Syakbanudin, mengatakan admin media sosial pemerintah memiliki posisi strategis dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, admin tidak hanya bertugas menyampaikan program maupun informasi pemerintah, tetapi juga harus mampu menangkap suara, keluhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di ruang digital.
“Admin media sosial pemerintah harus menjadi mata untuk melihat apa yang terjadi di masyarakat, telinga untuk mendengar keluhan dan aspirasi warga, sekaligus jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah,” ujar Syakbanudin.
Ia menjelaskan, berbagai sumber informasi digital dapat menjadi sinyal awal munculnya sebuah isu publik. Mulai dari komentar di media sosial, unggahan warga, pemberitaan media massa hingga percakapan di aplikasi pesan seperti WhatsApp.
Namun, menurut Syakbanudin, informasi yang ditemukan admin tidak boleh langsung dipercaya maupun dibantah.
Admin harus melakukan pengecekan dan konfirmasi sebelum mengambil sikap terhadap informasi yang berkembang.
“Jangan buru-buru membantah ketika menemukan komentar negatif atau informasi yang sedang viral. Gunakan prinsip jurnalistik 5W+1H. Lihat, cek, konfirmasi, respons, kemudian monitor kembali perkembangan isu,” katanya.
Syakbanudin menilai kemampuan membaca isu penting agar komunikasi pemerintah tidak hanya bersifat reaktif setelah sebuah persoalan menjadi viral.
“Admin jangan hanya menunggu isu menjadi viral. Kalau bisa, isu sudah terdeteksi sebelum membesar,” tegasnya.
SMART ISU untuk Deteksi Dini
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Diskominfo OKI, Naintina Septi Sari Dewi, mengatakan derasnya arus informasi digital membuat pemerintah membutuhkan sistem monitoring yang cepat dan terintegrasi.
Menurutnya, pemantauan secara manual memiliki keterbatasan karena informasi tersebar di berbagai platform digital. Selain itu, proses mengumpulkan dan menganalisis informasi secara manual membutuhkan waktu.
“SMART ISU hadir untuk mengubah pola monitoring isu dari yang sebelumnya manual menjadi sistem yang terintegrasi, real-time, dan berbasis data. Informasi dikumpulkan, dianalisis, kemudian menjadi dasar rekomendasi komunikasi pemerintah,” ujar Naintina.
Ia menjelaskan, SMART ISU mencakup sejumlah tahapan, mulai dari monitoring, analisis, rekomendasi, respons hingga evaluasi.
Berbagai sumber digital dan kata kunci digunakan untuk menghimpun informasi yang kemudian dianalisis, termasuk melalui pemetaan isu dan sentimen publik.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui isu yang sedang berkembang, membaca kecenderungan opini masyarakat serta menentukan persoalan yang membutuhkan perhatian segera.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar mengetahui apa yang sedang ramai, tetapi memahami sentimen publik, menemukan isu prioritas, dan menghasilkan rekomendasi respons yang tepat. Dengan begitu, komunikasi pemerintah bisa lebih cepat, akurat, dan terarah,” katanya.
Respons Pemerintah Harus Berbasis Data
Kepala Diskominfo OKI, Adi Yanto, mengatakan penguatan media monitoring merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi publik pemerintah yang semakin responsif di tengah perkembangan informasi digital.
Menurutnya, kecepatan dalam merespons isu bukan satu-satunya hal yang harus diperhatikan. Setiap informasi yang disampaikan pemerintah harus didukung data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita tidak cukup hanya cepat merespons. Respons pemerintah harus berdasarkan data, fakta, dan koordinasi yang baik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Adi.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD. Setiap isu publik harus ditangani oleh instansi yang memiliki kewenangan sekaligus data yang relevan.
Melalui webinar tersebut, Diskominfo OKI mendorong admin media sosial OPD dan kecamatan menjadi bagian dari sistem deteksi dini isu publik.
Kolaborasi antar-OPD diperlukan untuk memperkuat pemanfaatan data, mencegah munculnya informasi yang saling bertentangan serta membangun narasi komunikasi pemerintah yang selaras.
Dengan pola tersebut, admin media sosial pemerintah diharapkan tidak berhenti pada fungsi produksi dan distribusi konten.
Lebih dari itu, admin dituntut memiliki kemampuan membaca kebutuhan masyarakat, mengenali potensi persoalan dan memberikan sinyal awal kepada pemerintah sebelum sebuah isu berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Konsep yang didorong Diskominfo OKI sederhana: isu yang berkembang di ruang digital harus dipantau, diverifikasi dan dianalisis sebelum pemerintah menentukan respons.
Dari viral menjadi faktual, dari keluhan menjadi solusi, dengan satu data dan satu narasi untuk membangun komunikasi publik yang cerdas dan responsif.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
