Medan, Sumselupdate.com – Kementerian Hukum menguji penerapan manajemen talenta berbasis e-voting di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya mendorong pengisian jabatan yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel.
Melalui mekanisme tersebut, pegawai diberikan kesempatan menyampaikan penilaian dan aspirasi terhadap calon pimpinan yang dinilai layak memimpin organisasi.
Uji coba e-voting ini menjadi bagian dari langkah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam memperkuat sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis meritokrasi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI Nico Afinta mengatakan, transformasi digital tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga diterapkan dalam pembenahan tata kelola internal, termasuk manajemen SDM.
“Bapak Menteri ingin mendengar langsung aspirasi dari daerah mengenai siapa pimpinan yang dinilai tepat. Kami berharap seluruh pegawai dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, objektif, dan tanpa tekanan,” ujar Nico.
Meski demikian, e-voting bukan menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan calon pimpinan. Para kandidat terlebih dahulu diseleksi berdasarkan empat parameter manajemen talenta, yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan potensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, penerapan e-voting tidak menggantikan struktur maupun mekanisme birokrasi yang berlaku. Sistem tersebut menjadi instrumen tambahan untuk memperkuat objektivitas dalam proses pengelolaan SDM.
“Langkah ini diambil untuk meminimalkan subjektivitas pimpinan dan mencegah intervensi dalam proses pengisian jabatan. Kita ingin memberikan ruang kepastian karier yang setara bagi seluruh pegawai,” tegas Supratman.
Selain penerapan manajemen talenta, Kementerian Hukum juga memperkuat komunikasi dua arah antara pimpinan dan pegawai melalui Town Hall Meeting serta program Pasti Ada Solusi.
Komunikasi internal tersebut diharapkan mampu membangun budaya kerja yang lebih terbuka, responsif, dan memberikan ruang bagi pegawai untuk menyampaikan aspirasi maupun persoalan yang dihadapi.
Uji coba e-voting di Sumatera Utara selanjutnya menjadi bahan evaluasi sebelum mekanisme tersebut dipertimbangkan untuk diterapkan di kantor wilayah lainnya di Indonesia.
Jika dinilai efektif, sistem tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari transformasi tata kelola SDM Kementerian Hukum.
Johan Manurung Sambut Baik
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Johan Manurung menyambut baik penerapan mekanisme e-voting dalam proses pemilihan Kepala Kantor Wilayah.
Menurut Johan, penerapan e-voting merupakan langkah positif dalam mendorong transformasi tata kelola SDM yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel.
“Penerapan e-voting merupakan terobosan positif dalam proses pengisian jabatan karena dapat memperkuat prinsip meritokrasi sekaligus mengurangi ruang subjektivitas dalam menentukan pejabat yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan terbaik,” ujar Johan.
Ia menilai sistem tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk memastikan proses pengisian jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kapasitas calon pimpinan.
Bagi Kementerian Hukum, pembenahan manajemen SDM merupakan bagian penting dari transformasi birokrasi. Penguatan sistem pengisian jabatan diharapkan menghasilkan pimpinan yang memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan kepemimpinan yang sesuai kebutuhan organisasi.
Pada akhirnya, perbaikan tata kelola SDM tersebut diharapkan turut memperkuat organisasi dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
