Jakarta, Sumselupdate.com – DPD RI telah menerima aspirasi dari masyarakat di Papua terkait eskalasi konflik dan dampak kemanusiaan yang terus berulang di Papua sejak tahun 2025.
Peristiwa tersebut mengalami peningkatan signifikan diduga terdapat puluhan kasus dan ratusan korban jiwa dari berbagai elemen masyarakat.
“Kondisi ini menunjukkan pendekatan keamanan serta penempatan pasukan non-organik yang diterapkan selama ini belum mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat sipil,” ujar Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat memimpin Sidang Paripurna Ke-10 di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/05/26).
Sultan menambahkan, kasus terbaru juga terjadi 14 April 2026 di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak telah menelan 12 masyarakat sipil meninggal dunia. “Selain jatuhnya korban jiwa, dampak konflik juga memaksa puluhan ribu masyarakat mengungsi ke wilayah lebih aman,” tuturnya.
Menyikapi perkembangan situasi tersebut, lanjut Sultan, berdasarkan hasil keputusan Rapat Pimpinan DPD RI dan Rapat Pleno Panitia Musyawarah (Panmus) Ke-8 DPD RI tanggal 21 Mei 2026, lembaga tinggi negara ini telah menyepakati Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua.
Baca juga : Ketua DPD RI Terima Dirjend Badan Atom Rusia Bahas Potensi Pengembangan PLTN
“Pembentukan Pansus dipandang sebagai hal penting dan mendesak dilakukan,” katanya.
Dia menilai pembentukan Pansus merupakan wujud konkret kelembagaan DPD RI dalam rangka melakukan pendalaman, pengawasan, dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah serta pendekatan keamanan di Papua.
“Nantinya pansus diharapkan mampu merumuskan rekomendasi penyelesaian konflik yang humanis, dialogis, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat sipil serta Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, pansus diharapkan bisa mendorong percepatan pemulihan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan,” tegas Sultan.
Baca juga : Zulkifli Hasan Lantik Pengurus PAN Sumsel, DPD Muba Siap Perkuat Konsolidasi Menuju Pemilu 2029
Di akhir sidang paripurna, DPD RI Provinsi Papua Tengah Eka Kristina Yeimo mengapresiasi dibentuknya pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua.
Dikatakan, banyak berita simpang siur terkait peristiwa kemanusiaan di Tanah Papua.
“Saya turun ke lapangan karena banyak informasi simpang siur dan tidak jelas. Saya telah memastikan tragedi ‘Puncak’ Maret 2026 yang menjadi korban kelompok rentan,” paparnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
