Angka Kecelakaan Tinggi, Saadiyah Sebut Harus Dibenahi Secara Sistematis

Writer: - Sabtu, 14 Maret 2026
Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty. (Foto; Sumselupdate.com/Humas DPR RI)

Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas nasional berada pada tingkat mengkhawatirkan.

Situasi ini menempatkan keselamatan di jalan raya sebagai persoalan serius yang harus segera dibenahi secara sistematis.

Read More

Hal tersebut disampaikan Saadiah dalam rapat kerja Komisi V bersama Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Korps Lalu Lintas Polri.

“Kondisi keselamatan di jalan raya berada pada titik mengkhawatirkan, karena dengan populasi 287 juta jiwa. Ini 2025 saja angkanya fantastis kecelakaan kita di lalu lintas, jadi menyentuh angka 26,33 per 100 ribu penduduk,” ujar Saadiah di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Dalam rapat tersebut, Saadiah mengatakan, data kecelakaan lalu lintas menunjukkan tren yang memprihatinkan. Terbukti pada tahun 2024, jumlah kecelakaan tercatat mencapai sekitar 152 ribu kejadian. Angka itu bahkan meningkat pada 2025.

“Saya mengangkat data di tahun 2024, jumlah laka menyentuh angka 152 ribu per tahun. Sementara di tahun 2025 berdasarkan data Kepolisian RI angka laka naik menjadi 155 ribu 433 kejadian dengan korban meninggal dunia mencapai 75.550 jiwa,” jelasnya.

Dia menilai angka tersebut sangat jauh dari target nasional yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan.

“Di mana angka ini menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar, hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan target rencana umum nasional keselamatan yang mematok ambang batas ada pada 9,53 kematian sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2022,” jelasnya.

Saadiah juga menyoroti bahwa tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih jauh di atas standar keselamatan global yang ditetapkan World Health Organization.

“Ini fenomena yang tidak hanya menempatkan Indonesia jauh di bawah standar keamanan global WHO di bawah 10 per 100 ribu jiwa. Jadi kita berada pada 26,33, dan ini menegaskan risiko kematian di jalan raya masih menjadi ancaman nyata yang menuntut penanganan sistem yang lebih agresif,” katanya.

Dalam konteks arus mudik, ia menegaskan bahwa perjalanan masyarakat tidak boleh dipandang sekadar aktivitas rutin tahunan.

“Sehingga kami memberikan  masukan dan rekomendasi agar mudik ini tidak sekadar rutinitas pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain tetapi dia adalah pertaruhannya nyawa rakyat,” tuturnya.

Legislator Fraksi PKS ini juga mendorong perubahan pendekatan kebijakan transportasi dari sekadar pengaturan lalu lintas menjadi upaya nyata menjamin keselamatan pengguna jalan.

“Dengan angka fantastis ini yang menyentuh 26 per 100 ribu penduduk di tahun 2025 hampir 3 kali lipat dari target nasional harus ada pergeseran paradigma dari sekadar mengatur lalu lintas menjadi menjamin lalu lintas,” paparnya.

Sebagai langkah konkret, Saadiah mengusulkan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk menekan tingkat kecelakaan. Pertama adalah kebijakan keselamatan perlu diprioritaskan pada pengurangan tingkat keparahan kecelakaan.

Pengawasan kecepatan kendaraan di ruas jalan dengan risiko tinggi juga perlu diperketat.

Kedua, pengendalian dan pengawasan kecepatan di ruas berisiko tinggi perlu diperkuat secara konsisten dan kepatuhan penggunaan perlengkapan keselamatan khususnya bagi pengendara motor harus menjadi perhatian utama.

Dia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang memperketat pembatasan perjalanan mudik jarak jauh sekaligus memperluas program mudik gratis bagi masyarakat.

Dan salah satu solusi yang diambil pemerintah memberikan pembatasan ketat mudik jarak jauh dan kompensasinya kapasitas mudik gratis yang saat ini dinaikkan lebih banyak lagi.

Menurut Saadiah, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu strategi jangka panjang yang terus diperkuat melalui kerja sama antara DPR dan pemerintah.

“Ini tentu kami apresiasi kepada Kementerian Perhubungan mudah-mudahan ke depan kompensasi semacam ini juga bisa menjadi satu legasi antara Komisi V bersama juga dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan,” tegasnya.

(**)

 

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts