Pagaralam, Sumselupdate.com – Rapat Paripurna DPRD Kota Pagaralam yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2025 menjadi panggung evaluasi serius terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD, Senin (9/3/2026), berbagai fraksi menyoroti sejumlah isu strategis mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan sampah, kelangkaan LPG 3 kilogram, hingga persoalan gaji PPPK paruh waktu yang belum terealisasi.
Rapat Paripurna sidang ke-2 tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Pagaralam Hj. Bertha bersama jajaran pemerintah daerah. Sidang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Pagar Alam Hj. Dessy Siska SE, serta dihadiri Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, perwakilan Forkopimda, kepala OPD, camat hingga para lurah.
Dalam forum resmi tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2025.
Fraksi NasDem dalam pandangannya mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan anggaran dan meningkatkan pelayanan publik. Namun demikian, fraksi ini juga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan PAD, memperbaiki infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta menuntaskan persoalan gaji PPPK paruh waktu yang hingga kini belum terealisasi.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menyoroti lambannya penyerapan anggaran hingga memasuki Maret 2026. Mereka meminta pemerintah daerah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram dan ketidaksesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) juga menjadi perhatian serius fraksi tersebut.
Baca juga : DPRD Pagaralam Tolak Raperda Lalu Lintas, Pemkot Akui Kelalaian dan Janji Perbaiki Dokumen
Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas kenaikan PAD Kota Pagar Alam dari Rp88,7 miliar menjadi Rp97,3 miliar. Meski demikian, fraksi ini meminta agar pengelolaan APBD dilakukan lebih efektif. Mereka juga menyoroti persoalan penumpukan sampah di beberapa titik kota, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan akan meningkatkan volume sampah masyarakat.
Pandangan lainnya datang dari Fraksi PDI Perjuangan yang mendorong pemerintah daerah untuk terus menggali potensi daerah guna meningkatkan PAD. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pangan menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.
Fraksi Golkar dalam pandangannya menyoroti sejumlah persoalan lingkungan seperti penanggulangan banjir dan pengelolaan sampah. Fraksi ini juga meminta penjelasan lebih lanjut terkait pembayaran gaji PPPK paruh waktu di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Adapun Fraksi PKB menyampaikan apresiasi terhadap capaian peningkatan PAD Kota Pagaralam yang tercatat mengalami kenaikan sebesar 9,66 persen.
Baca juga : Balap dan Parkir Liar Marak, DPRD Pagaralam Minta Raperda Lalu Lintas Diprioritaskan
Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Wakil Wali Kota Pagar Alam Hj. Bertha menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pandangan dan masukan dari seluruh fraksi DPRD ini tentu menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Kami akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Pagar Alam,” ujar Hj. Bertha.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Pagar Alam Hj. Dessy Siska SE menekankan bahwa penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Melalui pandangan fraksi ini, DPRD menyampaikan berbagai masukan strategis agar pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran ke depan dapat berjalan lebih efektif, dan transparan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Pagaralam Hj. Dessy Siska SE menekankan bahwa penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Melalui pandangan fraksi ini, DPRD menyampaikan berbagai masukan strategis agar pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran ke depan dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Hj. Dessy Siska.
Rapat Paripurna ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2025. Seluruh pandangan fraksi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Pagaralam. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
