Sekayu, Sumselupdate.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual, Selasa (3/3/2026).
Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Rapat Serasan Sekate, Sekretariat Daerah Kabupaten Muba.
Rakor ini dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan 3 juta rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba, Alva Elan SST MPSDA, hadir mewakili Bupati Muba bersama jajaran kepala perangkat daerah terkait.
Kegiatan diawali dengan arahan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, yang menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah dinamika ekonomi global dan potensi fluktuasi harga pangan.
Ia menyampaikan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga memerlukan langkah konkret dari pemerintah daerah melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga secara berkala, serta intervensi pasar jika diperlukan.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong mempercepat dukungan terhadap program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah, mulai dari penyediaan lahan, kemudahan perizinan, hingga sinkronisasi kebijakan agar target dapat tercapai sesuai rencana.
Sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal turut menjadi perhatian dalam rakor tersebut. Program ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta meningkatkan daya saing produk daerah di pasar nasional maupun internasional.
Mewakili Bupati Muba H M Toha Tohet SH, Alva Elan menegaskan komitmen Pemkab Muba dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan sebagai langkah strategis menekan laju inflasi daerah.
“Di bawah kepemimpinan Bupati H M Toha Tohet SH dan Wakil Bupati Kyai Abdur Rohman Husen, Pemkab Muba terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, distribusi yang lancar, serta pengawasan harga di pasar,” ujarnya.
Ia menambahkan, partisipasi aktif dalam rakor tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Muba untuk tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta memastikan program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.
“Dengan mengikuti kegiatan ini, kami berharap stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta pembangunan sektor perumahan dan penguatan produk halal dapat berjalan optimal,” pungkasnya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
