Jakarta, Sumselupdate.com – Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendadak ramai diperbincangkan publik setelah disebut dalam dokumen yang dikenal sebagai Epstein Files.
Epstein Files merupakan kumpulan jutaan arsip hasil penyelidikan panjang terhadap Jeffrey Epstein, tokoh kontroversial yang terseret kasus perdagangan seks anak dan dugaan jaringan elite global. Dokumen tersebut memuat berbagai catatan hukum, laporan keuangan, hingga arsip institusi internasional.
Karena cakupannya sangat luas, banyak nama tokoh dunia ikut tercantum dalam arsip tersebut, mulai dari mantan presiden, pengusaha ternama, hingga pejabat negara. Namun, tidak semua nama yang muncul memiliki keterkaitan langsung dengan skandal kriminal Epstein.
Di Indonesia, kemunculan nama Jokowi dan Sri Mulyani memicu beragam spekulasi di media sosial. Sejumlah warganet bahkan mengaitkannya dengan kekayaan kedua tokoh tersebut.
Lantas, mengapa nama Jokowi dan Sri Mulyani bisa tercantum dalam Epstein Files?
Nama Jokowi tercatat dalam dokumen bertajuk JP Morgan Global Asset Allocation tertanggal 25 Juli 2014. Dokumen ini merupakan laporan analisis pasar global yang membahas kondisi ekonomi dunia, termasuk negara berkembang seperti Indonesia.
Dalam laporan tersebut, Jokowi disebut dalam konteks kemenangan Pemilihan Presiden 2014 serta proyeksi investor terhadap stabilitas politik dan potensi pertumbuhan pasar saham Indonesia.
Penyebutan Jokowi sepenuhnya berkaitan dengan analisis ekonomi dan arah investasi global, bukan hubungan personal dengan Jeffrey Epstein.
Sementara itu, nama Sri Mulyani tercantum dalam arsip resmi World Bank Group pada Juni 2014, saat ia menjabat sebagai Managing Director sekaligus Chief Operating Officer (COO).
Dokumen tersebut membahas peluncuran President’s Delivery Unit, sebuah unit strategis untuk memperkuat pemantauan target pembangunan dan akuntabilitas kinerja lembaga.
Pernyataan Sri Mulyani dalam arsip tersebut bersifat profesional dan institusional, terkait reformasi tata kelola organisasi internasional. Arsip World Bank itu ikut masuk dalam Epstein Files karena termasuk dokumen lembaga global yang tersita dalam proses penyelidikan, bukan karena keterlibatan langsung dengan Epstein.
Dengan demikian, kemunculan nama Jokowi dan Sri Mulyani dalam Epstein Files berkaitan dengan data ekonomi global dan arsip kelembagaan internasional, serta tidak menunjukkan adanya hubungan dengan jaringan kejahatan Epstein.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2024 yang disampaikan pada 13 Maret 2025, total kekayaan Joko Widodo tercatat sebesar Rp105.156.746.286.
Kekayaan tersebut terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp80.512.950.000 yang tersebar di Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, hingga Jakarta Selatan, alat transportasi dan mesin Rp397.000.000, harta bergerak lainnya Rp367.950.000, serta kas dan setara kas Rp23.878.846.286. Jokowi tidak memiliki utang, sehingga total harta bersihnya tetap berada di kisaran Rp105,15 miliar.
Sementara itu, Sri Mulyani melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN khusus akhir menjabat pada 29 Desember 2025. Total kekayaan bersihnya tercatat sebesar Rp101.436.829.165 setelah dikurangi utang.
Rinciannya meliputi tanah dan bangunan senilai Rp49.041.046.561 yang berlokasi di Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tangerang, serta satu properti di luar negeri, alat transportasi dan mesin Rp544.000.000, harta bergerak lainnya Rp254.700.000, surat berharga Rp48.100.494.463, serta kas dan setara kas Rp12.808.108.317. Adapun total utang yang dilaporkan sebesar Rp9.311.520.176.
Dengan demikian, meski nama Jokowi dan Sri Mulyani tercantum dalam Epstein Files, konteksnya berkaitan dengan laporan investasi global dan arsip resmi lembaga internasional, bukan keterlibatan dalam kasus kriminal yang menjerat Jeffrey Epstein.
(**)











