Jakarta, Sumselupdate.com – Komisi IX DPR RI melakukan audiensi dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait penyampaian pandangan serta Rekomendasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru berjalan sembilan bulan penuh berbagai kekurangan.
Dikatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara juga masih dalam tahap awal pembentukan dan belum memiliki struktur yang mapan.
“Baru sembilan bulan dan masih banyak, kita akui banyak sekali kekurangan. Badan Gizi Nasional secara kelembagaan pun ini juga badan yang baru, perangkat juga masih belum terhierarki dengan baik. Artinya baru terpusat di tingkat pusat, belum ada perwakilan di tingkat daerah,” ujar Putih Sari di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Meski koordinasi lintas instansi mulai berjalan di sejumlah daerah, penguatan struktur tetap menjadi kebutuhan mendesak. Putih mencontohkan hasil kunjungan kerja ke Batam, di mana sudah ada koordinasi antara dinas kesehatan dan pendidikan dalam menangani berbagai kasus.
“Kalau kemarin saya kebetulan ke Batam, itu sudah mulai berjalan, ada koordinasi bagaimana penanganan jika terjadi kasus tertentu. Mudah-mudahan ini menjadi awal,” harapya.
Dia menyoroti kompleksitas persoalan gizi dan kesehatan di Indonesia, yang erat kaitannya dengan upaya menyiapkan generasi emas 2045.
Menurut Putih, masih banyak masyarakat belum memiliki kesadaran tentang pentingnya gizi seimbang, termasuk konsumsi buah dan sayur.
“Ternyata begitu kompleks permasalahan gizi, ataupun juga permasalahan kesehatan di Indonesia, terutama yang terkait dengan bagaimana menyiapkan generasi penerus kita. Dari data survei kesehatan Indonesia, konsumsi buah dan sayur masih sangat rendah, makanya masuk ke dalam item Germas,” jelasnya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya meningkatkan jumlah SDM di bidang gizi untuk menopang keberhasilan program MBG.
Ia mengapresiasi masukan dari para ahli dan anggota DPR lainnya agar rekomendasi yang muncul tidak hanya ditujukan kepada BGN, tetapi juga kementerian terkait, termasuk Kementerian Kesehatan.
“Ini menjadi catatan penting, artinya tidak hanya bagi BGN sebagai penyelenggara makan bergizi gratis, tapi juga untuk kementerian lain, termasuk Kementerian Kesehatan dalam hal sosialisasi gizi. Pemenuhan terhadap SDM kesehatan di bidang gizi juga perlu didorong,” tegasnya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
