Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mendesak Menteri BUMN konsisten jalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
Menurut Nurdin, pemerintah saat ini belum menjalankan amanat tersebut secara maksimal yang terlihat dari kondisi ditemui di lapangan.
“Sekarang produsen minyak goreng secara produksi sudah dikuasai swasta. Untuk produksi tidak berarti harus kita ambil alih, tidak mungkin juga kita matikan swasta besar. Nah tapi untuk distribusinya ini, kita bisa gunakan pasal 86 UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, revisi dari UU No. 19 Tahun 2003 yaitu terkait monopoli oleh BUMN,” tutur Nurdin dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN dan RDP dengan Kepala Badan Pelaksana Danantara, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/07/2025).
Politisi Partai Golongan Karya ini juga mengkritisi bagaimana kondisi di lapangan di mana salah satu cabang usaha milik BUMN justru tidak menjalankan peran dalam rangka memberikan kontribusi terhadap penguasaan hajat besar orang banyak oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
Kondisi tersebut termasuk pelecehan terhadap BUMN itu sendiri bahkan terhadap bangsa Indonesia.
Baca juga : Empat Panja Banggar DPR RI Sampaikan Laporan Terkait Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2026
“Sekarang, impor holtikultura itu tidak ada koperasi, ini menurut saya pelecehan terhadap BUMN. ID Food misalnya kemarin mempresentasikan 10 program utamanya di mana beberapa komoditi impor dikuasai oleh swasta, termasuk dalam distribusi juga dengan swasta. Ini pelecehan pada BUMN dan bangsa,” tegas Nurdin.
Dia juga mendesak Menteri BUMN dan Direksi Danantara bersama-sama mewujudkan cita-cita Presiden Indonesia, yaitu mewujudkan koperasi Indonesia sebagai soko guru perekonomian.
Koperasi sebagai salah satu program andalan presiden sejatinya sejalan dengan amanat undang-undang yaitu agar dapat menguasai sektor yang berkaitan dengan hajat besar dalam rangka kemakmuran rakyat.
Baca juga : BKSAP DPR RI: Tarif AS 19 Persen Langkah Strategis di Masa Sulit
“BUMN jelas ditugaskan oleh negara dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 yaitu harus mampu menguasai sektor berkaitan dengan hajat orang banyak. Import yang berkaitan dengan kepentingan rakyat Indonesia harus dilakukan BUMN, distribusinya selanjutnya koperasi. Sejalan dengan cita-cita Pak Prabowo, menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi VI ini berharap akan ada koordinasi dan kerja sama antara BUMN, Danantara, kementerian terkait dan koperasi dalam rangka menjalankan amanat undang-undang tersebut.
Dikatakan, seharusnya amanat undang-undang itu dapat dijalankan sehingga penguasan sektor yang berkaitan langsung dengan hajat banyak orang oleh negara dapat membawa kemakmuran rakyat. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
