Palembang, Sumselupdate.com – Sebanyak 150 massa yang berasal dari berbagai ormas dan para Ulama Islam menggelar unjuk rasa di halaman kantor DPRD Provinsi Sumsel, Senin (10/10/2016).

Aksi dilakukan untuk mendesak DPRD dan Polda Sumsel untuk meneruskan tuntutan mereka ke pemerintah pusat khususnya Mendagri, untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok.

Alasannya karena Ahok dianggap melecehkan firman Allah SWT yang termaktub dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 51, mengenai hak umat muslim dalam memilih pemimpin.

Pernyataan Ahok menilai umat Islam dibodohi oleh kalam Allah tersebut sangat melukai umat Islam. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada 30 September lalu, sehingga menjadi perhatian publik tak terkecuali umat Islam di kota Palembang.

Berbagai ormas Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Forum Umat Islam (FUI), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (Ulama), Muhammadiyah, dan berbagai golongan massa lainnya mengecam keras pernyataan Ahok tersebut karena dinilai merupakan bentuk penistaan agama Islam.

“Kelakuan semacam ini sudah untuk kesekian kalinya, Ahok melecehkan agama Islam dan kali ini merupakan penistaan agama yang tidak bisa ditoleransi lagi. Kami ingin dia dipenjara dan diturunkan dari jabatannya,” tegas Ketua FUI Sumsel KH Umar Said.

“Karena dia (Ahok) telah melanggar pidana di dalam KUHP Pasal 156 tentang penistaan agama dan harus dimasukkan bui. Setelah itu singkirkan dari partisipasi di pemerintahan,” timpal Ketua HTI Sumsel, Mahmud Jamhur.

Untuk itu massa mendesak pemerintah melalui DPRD Sumsel agar segera menyampaikan tuntutan ini ke pusat.

Pun untuk Polda Sumsel, massa meminta agar tuntutan penindakan penistaan agama Islam ini harus disampaikan ke Mabes Polri.

“Pemerintah dan institusi kepolisian yang mayoritas Islam ini harus membela agama mereka. Ahok harus dihukum, bila perlu pakai hukum Islam,” tegasnya

Di tempat yang sama Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel Husni Thamrin mengaku sepakat dengan apa yang disuarakan massa, karena penistaan agama dinilainya merupakan pelanggaran pidana berat.

Lebih lanjut ia berjanji, berusaha sekuat tenaga agar perkara satu ini dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat dan aparat penegak hukum.

“Perbuatan yang dilakukan Ahok sudah keterlaluan dan saya harap massa bersabar. Kita memang tidak ingin dipimpin orang kafir, apalagi agama yang kita cintai ini dilecehkan,” pungkasnya di depan massa ormas. (adi)